Aceh Research Institute

Strategi Penataan ASN dilingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh

Strategi Penataan ASN dilingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh

Oleh : Muhammad Syarif, SHI.M.H*

Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diberikan tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diberikan tugas negara lainnya dan gaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pegawai Negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaran tugas negara, pemerintahan dan pembangunan (Buku Pintar Pegawai Negeri Sipil Tahun 2008).

Sementara berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tengang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) memberikan definisi Pegawai Negeri adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintah.
Penataan Pegawai Negeri Sipil dalam sistem manajemen PNS merupakan suatu keharusan, sehingga diperoleh jumlah pegawai yang sesuai dengan kebutuhan organisasi, baik dari segi kuantitas, komposisi dan kualitas sumber daya aparatur.

Maka dari itu sejak tahun 2008 s/d 2017 Pemerintah Kota Banda Aceh tidak menerima Formasi PNS katagori Umum. Kebijakan ini diambil dalam rangka pembenahan manajemen kepegawaian di Kota Banda Aceh.

Strategi Penataan Pegawai Pasca UU ASN

Salah satu problem terbesar Negara Indonesia adalah persoalan pengelolaan Manajemen Sumber Daya Manusia. Pada Tahun 2008 Pemerintah Kota Banda Aceh melakukan Penataan Kepegawaian dengan menggunakan pendekatan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, dari kedua Instrumen tersebut Pemerintah Kota Banda Aceh mampu melakukan pemetaan secara rigid, guna restrukturisasi kelembagaan. Penataan Pegawai in heren dengan penataan kelembagaan.

Kalau diibaratkan Kelembagaan itu sebuah pondasi awal dalam membangun rumah aparatur, maka penataan kepegawaian adalah kunci strategis agar “rumah besar” itu dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan.
Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Banda Aceh dalam menekan pertumbuhan pegawai di kota Banda Aceh dinilai berhasil. Dimana Pada Tahun 2008 Jumlah Pegawai Negeri dilingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh sebesar 9800 PNS dapat ditekan menjadi 5798 PNS. (Sumber Data Bidang Mutasi dan INKA 2015).
Kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kota Banda Aceh dinilai tepat oleh MENPAN dan RB, sehingga pada Tahun 2012 MENPAN dan RB melakukan Kebijakan tidak menerima PNS hingga sekarang.

Tentunya berbagai terobosan yang dilakukan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam rangka pengelolaan manajemen sumber daya aparatur perlu disesuaikan dengan kondisi kekinia.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) mengharuskan kembali Pemerintah Daerah untuk melakukan Penataan Kepegawaian. Keharusan ini tersirat dengan jelas pada Pasal 6 UU ASN, dimana kewajiban pemerintah daerah untuk menyusun Analisis Jabatan dan Analisis beban kerja sebagai dasar pijakan awal dalam melakukan penataan kepegawaian. Kedua dokumen ini menjadi syarat mutlak dalam melakukan penataan kepegawaian kedepan. Makna filosofis UUASN tentunya harus disikapi dengan cermat oleh Pemerintah Daerah guna memudahkan dalam penataan manajemen kepegawaian.

Berdasarkan Dokumen Analisis Jabatan, saat ini Pemerintah Kota Banda Aceh telah mampu memetakan komposisi Jabatan Struktural dan fungsional. Dimana total jabatan struktural sesuai dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Dokumen Analisis Jabatan sebesar 566 Jabatan dengan Total pegawai TMT 31 Desember 2015 sebesar 5798. Tentu pasca beralihnya status kepegawaian Guru SMA dan SMK serta beberapa Jabatan lainnya yang menjadi kewenangan Propinsi diyakini komposisi ASN di Banda Aceh relatif berkurang dan sangat dimungkinankan dilakukan rekruitmen beberapa jabatan yang strategis seperti tenaga IT, Keuangan, Legal Drafter (Hukum), Auditor, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banda Aceh sesuai dengan Qanun Nomor 11 Tahun 2016 berubah menjadi Kepegawaian dan Pengembagan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), terus melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka menata manajemen kepegawaian di Kota Banda Aceh. Berbagai terobosan terus dilakukan diantaranya Peningkatan Capasitas Building kelembagaan baik yang sifatnya internal maupun eksternal. Langkah ini tentunya dapat dirasakan dengan baik oleh Aparatur dilingkungan Kota Banda Aceh.
Untuk itulah berbagai upaya terus dilakukan oleh BKPSDM guna merespon penerapan UUAS.

Politik Hukum Manajemen ASN

Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang merupakan turunan dari UUASN ini, setidaknya memberikan panduan bagi pemerintah daerah dalam melakukan penataan manajemen ASN. Setidaknya ada 14 materi panduan yang diatur diadalamnya antara lain: penyusunan dan penetapan kebutuhan ASN, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karier, pola karier, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua dan perlindungan. Tentu dalam menerjemahkan PP No.11 Tahun 2017 ini, dituntut harus kreatif dan inovatif dan semuanya harus mengacu pada siklus anggaran yang ada.

Dalam menajalankan tupoksinya BKPSDM harus mampu malakukan Maping data Bugzeting Kepegawaian hingga 2022 guna pencapaian Visi dan Misi Walikota Banda Aceh Gemilang dalam bingkai Syariat Islam. Kerja-kerja ini harus dilakukan secara bertahap sesuai tahapan prioritas. Tahab awal restrukturisasi nomenklatur jabatan fungsional harus benar-benar dituntaskan sesuai Qanun Nomor 11 Tahun 2016. Penyesuaianan administrasi kepegawaian yang inheren dengan regulasi kekinian harus dijabarkan oleh BKPSDM sebagai salah satu institusi yang strategis dalam mengelola dan melakukan pembinaan kepegawaian dilingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh. Kerja cerdas dan tuntas harus dilakukan oleh punggawa BKPSDM dalam menyikapi berbagai regulasi yang ada. Disinilah butuh orang-orang yang energik dan berpikir taktis.

Berbagai Program dan kebijakan strategis harus mampu dijabarkan oleh BKPSDM Kota Banda Aceh, guna percepatan pelaksanaan UUASN. Tentu dinamisasi dalam organisasi tidak bisa dihindari. Setidaknya BKPSDM sebagai Institusi yang diberikan kewenangan dalam menata manajemen kepagawaian berbasis UUASN terus melakukan sinergi dengan Instansi, baik internal pemerintah daerah maupun vertikal. Beberapa langkah strategis kedepan yang telah dijalankan oleh BKPSDM dalam melakukan pendataan pegawai antara lain melakukan Need Asestment terhadap kebutuhan Diklat Aparatur, Pelaksanaan Diklat Teknis dan Struktural, Pemberian Bantuan Tugas belajar sesuai kebutuhan Organisasi. Sementara yang akan dilakasanakan dalam waktu dekat adalah melakukan Maping kompetensi syarat jabatan dimasing-masing level sesuai ketentuan yang ada, melakukan Open Rekruitmen bagi Jabatan Pimpinan Tinggi (Eselon II) sekaligus mengawal dan memastikan seluruh unsur penataan manajemen kepegawaian dapat berjalan sesuai amanah UUAS. Semoga saja Punggawa BKPSDM mampu mengejawantahkan setiap regulasi yang ada.

*Penulis adalah Direktur ARI dan Peminat Manajemen ASN

 


0 Komentar
Tuliskan Komentar Anda
Inputan yang bertanda * harus diisi.