Aceh Research Institute

Setahun Irwandi-Nova, Pembangunan Kosong Penuh Retorika

Setahun Irwandi-Nova, Pembangunan Kosong Penuh Retorika

Oleh Muazzinah Yacob*

Sejak dilantik 5 Juli 2017 lebih setahun kinerja Pemerintahan Irwandi Yusuf – Nova Iriansyah (INOVA) belum adanya perubahan-perubahan yang signifikan. Berkaitan dengan kesejahteraan rakyat Pemerintah Aceh memiliki PR (Pekerjaan Rumah) yang sangat berat. Hal ini bisa dilihat dari beberapa perihal negatif yang terjadi di Aceh saat ini.

Pertama, angka kemiskinan tidak berubah. Menurut data Badan Pusat Statistik Aceh (2018), pada bulan Maret 2018, jumlah penduduk miskin di Aceh mencapai 839 ribu orang (15,97 persen), sedangkan pada September 2017 jumlahnya 829 ribu orang (15,92 persen). Maka hal ini sangat jelas terlihat bahwa penambahan penduduk miskin Aceh sebanyak 10 ribu orang. Angka penduduk miskin tersebut bukan hanya di perdesaan tetapi mengalami peningkatan juga di daerah perkotaan. Selama periode September 2017 – Maret 2018, persentase penduduk miskin di daerah perkotaan dan perdesaan mengalami kenaikan, di perkotaan mengalami kenaikan sebesar 0,02 persen (dari 10,42 persen menjadi 10,44 persen), dan di daerah perdesaan mengalami kenaikan 0,13 persen (dari 18,36 persen menjadi 18,49 persen).

Kedua, investasi masih “loyo”. Pertumbuhan ekonomi Aceh lambat karena hanya berfokus pada migas dan tambang tanpa memperhatikan faktor lain yang mendukung cepatnya pertumbuhan eknomi. Menurut BPS Aceh dan Bank Indonesia terdapat 79 perusahaan asing belum melakukan follow up investasi di Aceh. Hal tersebut terjadi karena Pemerintah Aceh tidak mempunyai master plan investasi, administrasi yang rigid dan terdapatnya pungli. Selain itu menurut saya perihal yag paling penting adalah insfrastruktur misalnya ketersedian listrik yang tidak “off” secara tidak pasti juga akan mempengaruhi investor untuk berniat berinvestasi di Aceh. Para Investor membutuhkan beberapa hal yaitu tranparency menyangkut dengan setiap kebijakan atau aturan yang (akan) diterapkan harus diketahui oleh setiap orang dan berlaku umum. Predictable yaitu suatu kebijakan harus dapat diperkirakan terutama menyangkut perizinan, biaya dan keuntungan dalam berinvestasi.

Selain itu yang paling penting adalah certainty yaitu investor menghendaki adanya kepastian atas aturan dan kebijakan yang berlaku serta jaminan keamanan.

Ketiga, event-event besar tidak “mengena” terhadap kebutuhan rakyat hari ini. Beberapa event bertaraf nasional maupun internasional juga dilakukan tanpa memberi efek yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Aceh. Sebagai contoh event yang sudah dilakukan yaitu seperti turnamen sepak bola internasional Aceh World Solidarity Cup yang dilaksanakan 1- 6 Desember 2017 dengan anggaran Rp.2,5 milyar. Namun setelah perhelatan tersebut sampai saat ini kita tidak melihat efek yang berpengaruh terhadap kesejahteraan masayarakat Aceh. Perihal dana yang bukan sedikit harus disiapkan oleh Pemerintah Aceh. Termasuk harus menanggung transportasi, akomodasi konsumsi bahkan laundry para peserta. Adapun plot dana APBA yang digelontorkanpun yaitu sebesar 2,4 Milyar diperuntukkan bagi biaya obat-obatan, bahan dokumentasi, dan sekretariat Rp 70 juta, transportasi untuk empat tim peserta Rp 700 juta, akomodasi tim peserta Rp 400 juta, sound system Rp 40 juta, konsumsi panitia Rp 180 juta, jasa perangkat pertandingan Rp 315 juta, total hadiah Rp 540 juta, biaya publikasi Rp 50 juta, dan dana untuk voorijder sebesar Rp 30 juta. (Serambi Indonesia, 25 November 2017).

Selain itu event Sabang Sail kerjasama Pemerintah Aceh dengan Kementerian Pariwisata pada akhir tahun 2017 lalu juga sudah digelar dengan pagu anggaran dari APBA-P sebanyak 2,5 Milyar (Serambi Indonesia, 28 September 2017).

Pertanyaan penting yang harus kita ajukan adalah seberapa pengaruhkah peningkatan kesejahteraan Aceh dengan beberapa event besar tersebut. Jangan hanya terlihat “wah” secara covernya saja namun isi di dalamnya tidak memberi manfaat besar bagi masyarakat tetapi hanya menguntungkan para elit penyelenggara. Serta apakah event-event tersebut juga memberi peluang lapangan usaha seperti akomodasi (hotel/penginapan) dan makan-minum, transportasi, perdagangan, dan komunikasi yang dapat dipastikan supaya masyarakat Aceh khususnya sekitar tidak merugi.

Adapun menurut Calender Event f Aceh (2018), beberapa event besar Aceh kedepan adalah Aceh International Marathon, PKA VII, Gayo Alas Mountain International Festival, Tour de Leuser, Aceh International Freediving, Aceh Surfing Championship dan dua event 100 top event nasional Aceh Culinary Festival dan Aceh International Rapa’i Festival, telah disiapkan untuk memperkuat positioning Aceh sebagai destinasi wisata yang patut diunggulkan.

Event yang paling dekat di depan mata kita yaitu PKA (Pekan Kebudayaan Aceh) ke-VII yang berlangsung di Kota Banda Aceh dimulai 5–15 Agustus 2018 dengan perkirakan bakal menggelontorkan dana sebesar Rp 70 miliar yaitu Rp. 50 milyar dari APBK 23 kabupaten/kota dan Rp.20 milyar dari APBA.

Event besar ini semoga memberi manfaat yang besar tanpa sia—sia memperkenalkan Aceh. Jika puluhan ribu tamu yang datang akan membantu memberi daya dorong bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Maka event tersebut sah-sah saja dilanjutkan. Namun apakah evaluasi dari event-event tersebut tersebut pernah dilaksanakan dan dipublikasi kepada masyarakat tentang manfaatnya sehingga masyarakat tahu kemana “uang rakyat” digelontorkan oleh Pemerintah Aceh.

Keempat, reformasi birokrasi stagnan. Untuk kita ketahui bersama, era kepemimpinan INOVA sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh tahun 2017-2022, perbaikan tata kelola pemerintahan harus menjadi perhatian serius dengan melakukan perbaikan sejumlah sektor pelayanan publik. Hal ini sesuai dengan visi-misi yang diusung yaitu, ‘Mewujudkan Aceh damai dan sejahtera melalui pemerintahan yang bersih, adil dan melayani,’ memprioritaskan perbaikan sektor birokrasi dan tata kelola pemerintahan.

Namun reformasi birokrasi di Aceh tidak terjadi selama setahun ini. Misalnya kasus korupsi bukan menurun malah terus terjadi bahkan ditangkapnya beberapa elit di Aceh. Selama tahun 2017 Pengadilan Negeri Banda Aceh menangani 355 berkas, sementara tahun sebelumnya mencapai 398 berkas (AcehTrend 2 Januari 2018). Selain itu perihal pelayanan publik yang tidak jelas bahkan keberhasilan perbaikan kualitas pelayanan publik dengan melihat Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tidak dipublikasikan secara masif. Berdasarkan contoh tersebut maka sasaran reformasi birokrasi di Aceh masih diam di tempat padahal sasaran utama reformasi birokrasi adalah terwujudnya pemerintahan yang bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik serta meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Hemat saya dalam melihat setahun kinerja Pemerintah Aceh dengan empat perihal di atas yaitu kemiskinan, investasi, dan event besar yang tidak memberi pengaruh signifikan serta reformasi birokrasi, masih sangat lemah sehingga butuh perbaikan dan peningkatan evaluasi terhadap kebijakan-kebijakan publik yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh supaya kebijakan yang diimplementasikan sesuai dengan keinginan masyarakat bukan sesuai “nafsu elit”

*)Penulis adalah Inong Aceh, dosen di Fisip UIN Ar-Raniry.


0 Komentar
Tuliskan Komentar Anda
Inputan yang bertanda * harus diisi.