Aceh Research Institute

Politik tanpa “Mahar”, mungkinkah

Politik tanpa “Mahar”, mungkinkah

Oleh:Muhammad Syarif, S.HI.M.H*

Politik itu tidak ada yang gratis, demikian bincang-bincang ringan dengan salah satu kolega yang juga seorang politisi muda. Kami sudah berkenalan cukup lama sejak Tahun 2008. Anak muda yang satu ini cukup lincah dalam memainkan gendang politiknya. Terkadang saya melihat jurus-jurus jitunya menuai berkah politik dan jarang meleset. Rekam jejaknya teruji. Tulisan ini mencoba mengurai sebuah pikiran lepasnya saat kami bercengkrama, temu kangen.

Panggung Politik harus kuat “kalkulasi” dan “beking”, cetusnya membuat saya tercengang. Politik tidak bisa mengandalkan hegemoni jaringan, akan tetapi juga harus cukup banyak modal (dalam arti luas). Intelektual, Integritas seringkali kalah dengan pemilik modal. Sang pemilik modal memiliki cengkraman yang lebih kokoh dalam pusaran demokrasi di Indonesia.

Dalam tataran Parpol, Ketua Parpol adalah pemilik modal sejati. Ini tidak bisa dipungkiri, jika melawan arus maka akan terseret ombak bahkan hanyut tenggelam. Derasnya ombak tak bisa dilawan. Ada yang bilang soal gaya wajib mengikuti arus, tapi soal selain gaya sesuai keyakinan, jika anda pingin nyaman dengan lakon pewayangan.

Indonesia sebagai bangsa yang besar, telah bersepakat bahwa sistem pemerintahan yang dianut adalah presidensial. Sistem ini sesungguhnya memberikan kemandirian kepada Presiden dalam menempatkan pembantunya (baca para kabinetnya) sesuai kompetensi dan keyakinannya guna menerjemahkan visi-misnya 5 Tahun kedepan. Akan tetapi dalam kenyataannya, seringkali sistem ini diplesetkan menjadi presiden seringkali sial dan tersandra dengan kepentingan politik partai pengusung.

Lantas, apakah dimungkinkan dunia persilatan pesta demokrasi baik level nasional maupun daerah (Pilpres, Pileg, Pilkada) mampu menghilangkan politik tanpa syarat. Rasa-rasanya tidak mungkin terjadi. Faktanya dilapangan politik selalu berlapiskan mahar, dengan wujud yang berbeda. Ada yang prakmatis bahkan ada juga yang romantis. Sesungguhnya walau beda wujud, tapi ruhnya tetap sama.

Saya mencoba melakukan pemaknaan “Mahar prakmatis” biasanya langsung mematok harga, jika naik lewat kendaraan parpol, maka bayarannya sekian. Transaksinya jelas dan terang benderang diawal, walau nantinya diperhalus inikan cost politik, dan wajar. Ya, biaya buat pemenangan serta rincian tetek bengek, termasuk akomodasi politik. Sementara yang “romantis”, sangcalon yang dipinang semua amunisi dan akomudasi ditanggung jurangan. Akan tetapi saat sang jagoan menang maka, sang juragan meminta jatah politik dalam berbagai bentuk, baik dalam bentuk proyek pembangunan maupun jatah jabatan strategis dipegah oleh orang kepercayaannya.

Inilah lakon yang saya sebut; “politik tanpa syarat sepertinya hanyalah jargon dan pemanis bumbu politik”. Kalau kita menyelami sesungguhnya kiblat politik negeri kita sesungguhnya minatur dari transaksional politik. Coba kita jujur pada hati nurani. Anda boleh berbeza dalam konteks ini. Tapi saya mengambil konklusi sementara demikian. Sekali lagi jika berbeza ya itu hal yang biasa. Transaksional politik sesungguhnya kesepakatan politik yang dibuat oleh partai pengusung dengan para calon yang akan dijagokan. Wujudnya ada yang mengikat hitam dan putih. Ada juga yang longgar alias lisan.

Ada kecendrungan trend politik saat ini, sudah menjurus pada jebakan-jebakan batman, jika tidak hati-hati maka kemungkinan para “calon” (Presiden, Gubernur, Walikota, Bupati, Anggota Legislatif) yang dijagokan dan terpilih akan tersandra dengan syarat politik, bahkan berpotensi dihujat, jika transaksi politi tidak sanggup dipenuhi. Bukan hanya itu, pembusukan karakterpun akan dimainkan diberbagai media, jika sang pemenang meulanggeh. Jika ini terjadi maka tidak tertutup kemungkinan bila memang akan pusing dalam menyetor upeti dalam berbagai bentuk.

Dalam Konteks nasional, menyikapi perombakan kabiner Jilid II, era Jokowi, sangat terasa aroma transaksional dan akomudasi politik mewarnai kabinet nawacita. Beberapa Menteri di nonjobkan dan diganti dengan orang lain. Bahkan ada menteri yang tidak ada progres cendrung dipertahankan. Masukknya Partai Golkar dan PAN dalam kabinet Jokowi, membawa berkah tersendiri. Ya, walau masuk belakangan akhirnya kebagian “kue pembangunan”. Inilah potret negeri sejuta pesona. Walau perombakan kabinet hak perogratif Persiden, akan tetapi publik menilai ada aroma lain dibalik bongkar pasang kabinet Jilid II.

Ada sinyal kuat Golkar akan mencuri star mengusung Jokowi dalam momentum Rapimnas Golkar nantinya, dugaan itu semakin kuat disaat harmonisasi antar Jokowi dengan Satya Novanto, walaupun pemberitaan terkait kasus papa minta saham pernah mengganggu nuansa politis. Akan tetapi Jokowi sangat lihai membaca dan meredam kasus itu. Bahkan saat rutasi Kabinet Jilid II, Sudirman Said sang Menteri ESDM yang membonkar rekaman Papa minta saham terdepak dari Kabinet Nawa Cita. Lantas masih percayakah kita pada jargon politik tanpa syarat..?. saatnya jargon itu dibalek saatnya politk bersyarat. Semoga saja memasuki Tahun politik serempak bansingoem Aceh, Politik bersyarat bisa dikurangi dosisnya.

 

Aroma Mahar Politik tercium

Gendang Politik Pemilukada serentak 2017. Sedang memasuki masa-masa penentuan. Dalam Konteks Pemilukada DKI dan Aceh, para politikus yang memiliki syahwat politik menggelora, sudah melakukan berbagai manuver politik. Sebut saja Basuki Tjahaya Purnama (AHOK) sang petahana yang awalnya sangat getol menolak dicalonkan oleh Partai Politik dengan beberbagai logikanya, malah kini merapat dan sungkem pada Parpol. Dulunya AHOK sangat pede maju lewat jalur independen. Berbagai Komunitas dan Relawan AHOK muncul di media. Bukan hanya itu para relawan bekerja dengan giatnya mengumpulkan 1 Juta KTP sebagai syarat awal maju jika maju lewat jalur Independen sekaligus membuktikan pada AHOK bahwa mereka mampu mengumpulkan syarat minimal untuk bisa maju lewat jalur Independen.

Kini relawan AHOK pun terkubur sudah. Justru AHOK akhirnya merapat pada Parpol guna meraih mimpinya. Golkar, Nasdem, Hanura dan PDIP resmi mengusung AHOK, bahkan PDIP yang masuk belakangan ingin mengocok ulang Tim Pemenangan AHOK. Bahkan Kini AHOK resmi berpasangan dengan JAROT (Kader PDIP). Kolaborasi 4 Partai, Sang Petahana memiliki kekuatan Parlemen 52 Kursi DPRD DKI, sementara syarat untuk mendaftar pada KPU hanya 22 Kursi. Para pengamat meramal ada 3 kemungkinan Pasangan Calon Gubernur DKI yang pantas melawan AHOK.

Kini tinggal 6 Parpol berpotensi membangun koalisi guna menantang AHOK. Adapun Parpol dimaksud antara lain Gerinda, Demokrat, PPP, PKB, PAN dan PKS. Skenario politik pun ditawarkan oleh Koalisi Gotongroyong. SBY dan Prabowo diduga akan memainkan beberapa skenario politik. Cikeas sabagai laboratorium awal dalam menggodok opsi dan skenario politik.

Diantara Opsi yang berpotensi melawan AHOK-Jarot antara lain opsi pertama; Sandiaga-Anis Bawesda atau sebaliknya, opsi kedua Yusril-Sandi dan Opsi ketiga Risma-Sandiaga. Dalam Politik semua mungkin asalkan adanya “kompromi politik”.

Untuk Konteks Aceh, Potensi Kocok Ulang pasangan yang diusung Partai Politik sangat mungkin terjadi. Langkah itu sudah dimulai oleh Nasdem, yang awalnya melakukan Deklarasi “Tarmizi-Zaini”. Akhirnya berganti menjadi Paket Tarmizi-Maksalmina. Paket ini direncanakan akan mendaftar pada KIP Aceh, Kamis 22 September 2016. Paket ini diyakini mampu mendulang suara (kolaborasi Timur-Barsela), apalagi Tarmizi dan Maksalmina dua tokoh yang sukses di dunia Birokrasi. Maksalmina yang juga Mantan Bupati Aceh Selatan sekaligus Sekretaris Partai Golkar Aceh diyakini mampu mendulang suara.

Muzakir-TA Khalid yang diusung Partai Aceh, diprediksi juga berpotensi dilakukan kocok ulang. Hal ini terjadi akibat adanya beberapa politisi/mantan kombantan yang menolak Muzakir Manaf berpasangan dengan TA Khalid. Akan tetapi Wakil Gubernur Aceh, punya cara dalam meredam gejolak dilapangan. Tentu ada hal yang tidak bisa dibaca oleh pengamat politik, mengapa Pasangan Calon Kepala Daerah memilih pendamping yang terkadang “pulsa perasaan” meminjam istilah magic communication yang tidak bisa dijangkau lewat sinyal yang lemah (baca manuver politik sulit ditebak).

Sementara Pasangan Iwandi-Nova diprediksikan oleh pengamat, pasangan yang sudah final dan tidak mungkin berubah lagi. Setidaknya Adagium Mahar Politik itu ada, ya tidak bisa dibantah. Mahar Politik itu ibarat jename maskawin. Biasanya Kadarnya tergantung konsensus dan lokal wisdoms. Terserah anda percaya atau tidak, itulah realitas politik. Ingat tidak ada sahabat sejati dalam dunia politik, yang ada hanyalah kepentingan sejati. Wallahu`alam binshawab.

 

*Direktur Aceh Research Institute dan Penulis Buku Reformasi Birokrasi dari Banda Aceh menuju Indonesia.

 


0 Komentar
Tuliskan Komentar Anda
Inputan yang bertanda * harus diisi.