Aceh Research Institute

Periode Maju, Bank Syariah dan Murabahah

Periode Maju, Bank Syariah dan Murabahah

Oleh Israk Ahmadsyah*

Sering kita mendapatkan berita tentang nasabah yang kecewa terhadap perbankan syariah saat mereka mencoba melunasi pembiayaan di awal atau di tengah periode. Hal ini dikenal dengan istilah pelunasan dalam periode maju. Muncul pernyataan mereka di media sosial, bahwa bank syariah lebih mahal dari bank konvensional. Bahkan mereka melontarkan tuduhan bahwa bank syariah itu zalim.

Tentunya hal ini akan berefek negatif bagi perbankan syariah. Bagaimana sebenarnya sebab tuduhan ini muncul, dan benarkah pernyataan ini. Tulisan ini mencoba mengangkat satu kasus utama yang cukup popular di media sosial dan mencoba meluruskan pemahaman kita atas sejumlah kasus

Beberapa waktu lalu, seorang nasabah bernama Budi mengajukan pembiayaan sebesar Rp 200 juta untuk jangka 15 tahun dengan margin profit (EQ Rate) sebesar 10 persen per tahun. Kontrak yang ditandatangani adalah Rp 500 juta. Artinya margin per tahun adalah sebesar Rp 20 juta dan untuk 15 tahun, totalnya menjadi Rp 300 juta.

Dengan pokok pembiayaan sebesar Rp 200 juta, maka akad murabahah yang ditandatangani sebesar Rp 500 juta. Meski yang dia terima lebih kecil dari Rp 200 juta karena ada pemotongan biaya administrasi dan asuransi. Dalam hal ini, dia harus mencicil selama 180 bulan dengan besar cicilan sebesar Rp 2,7 juta per bulan.

Setiap kali cicilan dibayar, dalam asumsi, pokok pembiayaannya berkurang sebesar Rp 1,1 juta untuk margin berkurang sebesar Rp 1,6 juta. Namun setelah 33 bulan, saat dia mengecek sisa pokok, pembiayaan masih sebesar Rp 185.383.33. Kondisi ini mengurungkan niat untuk melunasi sambil bertanya-tanya, “mengapa pokok pembiayaan masih cukup tinggi padahal dia telah mencicil selama 33 bulan.

Di bulan ke 36, dia kembali mendatangi bank syariah untuk mengecek sisa pokok pembiayaan dan kembali terkejut dengan sisa pokoknya yang hanya berkurang Rp 1,3 juta selama cicilan tiga bulan tersebut (cicilan ke 34, 35 dan 36). Sisa pokok hanya turun dari Rp 185 juta menjadi Rp 184 juta, dan ini di luar dari ekspektasi.

Kecewa dengan apa yang dialami, dia menumpahkan kekecewaan itu di media sosial. Cuhat ini lantas dikutip berbagai media online. Pertanyaannya, mengapa kekecewaan ini bisa terjadi, apa yang salah dari sistem pelunasan maju tersebut? Jika masih kurang tepat, lantas apa solusi ke depan?

Hal ini perlu dikaji karena bisa saja menimpa kepada nasabah yang lain. Tulisan ini coba menelaah dan pada akhirnya mencoba memberikan alternatif solusi.

Sebelum 2010, bank syariah akan menerapkan pola pro-rata (proporsional) bagi nasabah yang ingin melunaskan pembiayaan lebih awal dari perbankan syariah, artinya cicilan nasabah tersebut akan dibagi secara rata dan tetap terhadap biaya pokok dan margin setiap bulan.

Jika diterapkan pada kasus Budi, maka dengan mudah kita akan ketahui berapa jumlah pokok pembiayaan yang dilunasinya selama 36 bulan. Dengan cicilan Rp 2.666.667 per bulan, ada sejumlah Rp 1.111.111 untuk menutup pokok pembiayaan pada cicilan setiap bulan. Setelah 36 bulan, dia telah melunasi pokok pembiayaan sebesar Rp 40 juta dengan sisa pokok pembiayaan sebesar Rp 160 juta.

Jumlah inilah yang diharapkan oleh Budi saat dia mendatangi bank untuk menanyakan sisa pokok pembiayaan. Perkiraan itu meleset karena, ternyata, sisa pokoknya masih di atas Rp 184 juta usai membayar cicilan ke-36.

Untuk mengetahui sisa margin dalam pola proporsional juga mudah. Dari Rp 300 juta total margin, dengan cicilan margin per bulan sebesar Rp 1.666.667, maka dengan mudah kita ketahui bahwa margin yang dilunasi pada bulan ke 36 senilai Rp 60 juta dan sisa marginnya sebesar Rp 240 juta.

Lantas bagaimana bank mengambil kebijakan atas sisa margin yang belum dilunasi ini? Saat sistem pro-rata diterapkan, ada beberapa kebijakan yang ditempuh untuk menangani sisa margin yang belum dilunasi. Di antaranya, sebagaimana kebijakan yang diambil oleh Bank Aceh Syariah, adalah jika pelunasan itu dilakukan sebelum setahun, maka nasabah hanya diwajibkan melunasi sisa angsuran pokok ditambah dengan 5 persen dari sisa angsuran pokok tersebut sebagai bagian dari biaya administrasi.

Selanjutnya, jika pelunasan dilakukan setelah setahun, maka setelah membayar sisa pokok, nasabah diminta membayar tambahan hanya 3 persen dari jumlah sisa angsuran pokok. Jika nasabah ternyata melunasi dengan maksud mengajukan kembali pembiayaan selanjutnya, maka nasabah hanya diminta membayar sisa angsuran pokok.

Dalam kasus Budi di atas, sekiranya sistem pola pro-rata yang diterapkan, sisa angsuran setelah cicilan ke 36 adalah sebagai berikut: Sisa pokok sebesar Rp 160 juta disebabkan pelunasan maju dilakukan di atas satu tahun, maka, selain membayar sisa pokok di atas, Budi dibebankan membayar 3 persen dari Rp 160 juta, yaitu sebesar Rp 4.800.000.

Artinya, total yang harus dilunasi Budi adalah Rp 164.800.000. Jika ini yang diterapkan, tentunya Budi tidak kecewa. Bahkan memberikan apresiasi yang luar biasa karena, kalau dihitung, sisa margin Budi cukup besar. Artinya bank memberikan diskon cukup besar. Dalam kasus ini, sisa margin yang belum dilunasi adalah Rp 240 juta dikurang Rp 4.800.000, total: Rp 235.200.000.

Namun, setelah 2010, pola pro-rata ini berganti dan lebih mengikuti pola anuitas yang ada pada perbankan konvensional. Pola ini dapat digambarkan seperti bentuk dua piramid, di mana untuk pokok pembiayaan bank menggunakan piramida terbalik. Manakala untuk pelunasan margin, bank menggunakan piramida biasa. Artinya, pada awal pelunasan, maka porsi untuk pelunasan pokok kecil dan akan membesar seiring waktu pelunasan. Jika yang terjadi sebaliknya, di awal besar dan akan mengecil seiring waktu pelunasan.

Lantas muncul pertanyaan masihkah ini sesuai dengan syariat Islam? Untuk menilai keabsahan secara syariat, yang harus kita pahami, pertama: bahwa akad pada pembiayaan ini adalah akad murabahah. Dalam akad ini, nasabah setuju untuk melunasi pembiayaan tersebut pada harga jual. Artinya, meski nasabah mencoba melunaskan di awal waktu, maka harga yang harus diselesaikan adalah pada harga jual.

Yang kedua, bank dibenarkan mengambil keuntungan atas margin ini hingga pada titik yang cukup maksimal. Dalam kasus Budi, sebesar Rp 300 juta. Adapun jika bank ingin memberikan potongan, maka itu sepenuhnya merupakan hak bank dan tidak diperjanjikan di awal akad.

Pembenaran ini tertuang dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 23/DSN-MUI/III/2002 tentang potongan pelunasan dalam murabahah yang menetapkan bahwa: jika nasabah dalam transaksi murabahah melakukan pelunasan lebih cepat dari waktu yang telah disepakati, Lembaga Keuangan Syariah (LKS), seperti bank, boleh memberikan potongan dari kewajiban pembayaran tersebut. Dengan syarat, tidak diperjanjikan dalam akad.

Besar potongan sebagaimana dimaksud di atas diserahkan pada kebijakan dan pertimbangan Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Dari permasalahan di atas, dapat dianalisa bahwa banyak nasabah yang tidak memahami akad murabahah sepenuhnya. Bagi mereka, meski menyepakati harga jual; harga asal ditambah total margin, dalam benak mereka yang mereka “pinjam” adalah sebatas yang mereka dapatkan.

Dalam kasus seperti ini, nasabah cenderung mengingat kewajibannya sebatas angka Rp 200 juta. Padahal seharusnya nasabah mengingat bahwa kontrak murabahah yang disetujuinya sepanjang 15 tahun dan berjumlah Rp 300 juta.

Kemungkinan ini bisa terjadi disebabkan dua hal secara bersamaan. Pertama karena nasabah ingin cepat-cepat mencairkan dana tersebut. Di sisi lain, staf bank lupa menjelaskan seluruh konsekuensi dari perjanjian murabahah, termasuk jika terjadi pelunasan di awal waktu.

Selanjutnya, apakah bank juga memberikan diskon kepada nasabah yang ingin melunaskan lebih awal meski tidak diwajibkan? Dalam kasus Budi, sebenarnya, bank menawarkan memberikan diskon atas total sisa margin. Terbukti saat dia ingin melunasi cicilan ke 33, bank memberi diskon sebesar Rp 222.950.000.

Sekiranya bank tidak memberikan diskon atas sisa margin, maka Budi harus membayar sisa pokok dan sisa margin sebesar Rp 408.333.333. Bank bisa saja meminta sisa margin sepenuhnya sesuai dengan fatwa DSN. Dalam ini bank syariah melakukan kebaikan dan kemudahan sehingga meringankan nasabah

Ke depan, harus ada win-win solution bagi bank dan nasabah yang ingin melunaskan di awal periode. Pertama, kembalikan sistem pro-rata agar nasabah lebih bisa menghitung sisa pokok dan sisa margin yang belum dilunaskan. Pola anuitas menimbulkan assymetric information atau informasi yang hanya diketahui oleh satu pihak, yakni pihak bank. Sehingga sulit menghadirkan mutual concern padahal hal ini sangat dibutuhkan.

Kedua, bank syariah bisa menentukan margin yang berbeda atas dasar perbedaan motivasi pembiayaan. Misalnya mengambil margin yang rendah dari nasabah yang mengambil pembiayaan untuk kebutuhan primer dan bisa mengambil margin lebih tinggi dari nasabah yang mencoba memenuhi keinginan sekunder.

Misalnya seorang guru yang mengambil pembiayaan mobil Avanza demi menyelamatkan istri dan anak dari terik panas dan hujan karena selama ini ia memakai sepeda motor, tentunya berbeda penetapan kadar margin keuntungan bank syariah terhadap nasabah yang mengambil pembiayaan mobil Avanza sejenis hanya untuk memenuhi keinginan anaknya.

Ketiga, berikan pemahaman yang benar dan sepenuhnya kepada nasabah terhadap produk murabahah. Jangan sampai, karena diburu pencapaian target pembiayaan, maka ada informasi yang tidak tersampaikan. Wallahu’alam.

* Penulis adalah dosen perbankan syariah di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

 

 


0 Komentar
Tuliskan Komentar Anda
Inputan yang bertanda * harus diisi.