Aceh Research Institute

Mengenal Sistem-Sistem pendukung E-Government Kota Banda Aceh

Mengenal Sistem-Sistem pendukung E-Government Kota Banda Aceh

Oleh : Jurnalis J Hius*

Teknologi Informasi diciptakan untuk mempermudah pekerjaan dan administrasi. Berbagai jenis Teknologi telah berkembang dan merubah sistem serta paradigma manusia dalam berinteraksi. Kota Banda Aceh, tidak ingin ketinggalan untuk menerapkan Teknologi Informasi pada layanannya yang dikategorikan pada E-Government ini. Walaupun belum sekomplit dan secanggih layanan di Jakarta dan Bandung, beberapa aplikasi Banda Aceh telah mendapatkan penghargaan dan pengakuan baik nasional maupun international.

Banda Aceh memiliki katalog aplikasi pemerintahan di banda aceh yang dikumpulkan di http:// layanan.bandaacehkota.go.id . Pada Websites ini diberikan informasi apa saja yang telah dibuat oleh Pemko Banda Aceh yang dibagi berdasarkan 2 kategori, yakni Aplikasi berbasis Publik dan Aplikasi berbasis Private. Aplikasi ini melengkapi 61 websites banda, dinas dan instansi resmi di lingkungan Kota Banda Aceh. Saat ini, terdapat 80 Aplikasi yang meskipun beberapa aplikasi tengah dalam perbaikan, namun secara eksistensinya membuktikan Banda Aceh tidak main-main dalam menerapkan layanan berbasis IT kepada masyarakat.

Pegawai Negeri di Banda Aceh setiap hari harus melaporkan kinerjanya di aplikasi E-Kinerja, aplikasi yang memiliki hak paten Kota Banda Aceh ini dijadikan sebagai Analisa Jabatan (ANJAB) dan Analisa Beban Kerja (ABK) bagi kegiatan reformasi birokrasi di Banda Aceh dengan motto tulis yang anda kerjakan, kerjakan apa yang anda tulis. Disamping E Kinerja, Pemko Banda Aceh pun mengimplementasikan kedisiplinan pegawainya dengan Aplikasi E-Disiplin, aplikasi absensi online dan monitoring disiplin kepegawaian ini dapat dijadikan bahan analisa dasar tingkat kedisiplinan pegawai dalam rangka melayani masyarakat. Disamping itujuga Pemko Banda Aceh memiliki Aplikasi Kenaikan Pangkat Otomatis (e-KPO) dan Aplikasis Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (Simpeg) yang sangat membantu dalam mengelola Manajemen ASN dilingkungan Pemerintah Kota.

Demi terukurnya program kerja yang diprioritaskan oleh Pemko dan jajarannya, Pemko memilki Aplikasi E-Mopprid (Monitoring Program Prioritas Daerah Kota Banda Aceh) yang menyajikan kuantitas rencana tindak lanjut dibandingkan dengan  program yang telah dilakukan per satuan kerja. Proses bisnis aplikasi ini menerapkan prinsip Monitoring dan Evaluasi (Monev). Hal ini tentunya sangat membantu pihak-pihak yang terlibat dalam tindakan audit program kerja pemerintah.

Di bidang Kesehatan, Banda Aceh diperkaya dengan aplikasi E-Puskesmas, yang merupakan sumbangsih Telkom sebagai salah satu bentuk penghargaan kepada Kota Banda Aceh sebagai pemenang Indonesia Digital Social Award 2014. Aplikasi ini berisikan manajemen pasien di puskesmas,  RSUD dan manajemen program Dinas Kesehatan serta Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. Diharapkan dengan aplikasi ini, seluruh instansi kesehatan di Banda Aceh dapat memiliki satu database terintegrasi tentang pasien, penyakit dan obat, sehingga bisa dilakukan analisa mendalam tentang program penyuluhan kesehatan dan penyediaan fasilitas kesehatan di masa yang akan datang. Aplikasi lainnya adalah SISKOHATES (Sistem Informasi Kesehatan Haji Indonesia) dan SITT (Sistem Informasi Tuberkulosis Terpadu) yang terintegrasi ke Departemen Kesehatan, namun kedua aplikasi ini tidak berjalan semestinya.

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi sebagai sentral dari semua pusat informasi di SKPK pun  memiliki berbagai aplikasi untuk memudahkan Banda Aceh, salah satunya adalah Open Data Banda Aceh, sebagai langkah penerapaan Open Government Data, Banda Aceh telah mengikutsertakan 11 SKPK dalam menyediakan data publik sebagai implementasi UU No 14 Tahun 2008 tentang Ketersediaan Informasi Publik. Data ini dikelola bersamaan dengan Aplikasi PPID (Pejabat Pengelola Informasi Daerah) Kota Banda Aceh yang juga menyajikan data sesuai dengan permintaan masyarakat baik data yang bersifat pemerintahan maupun kondisi di lapangan. Bila data yang diminta tidak tersedia, SKPK terkait akan diberikan tanggung jawab untuk mencari data tersebut.

Selain Aplikasi Layanan, Dihubkominfo pun melayani masyarakat digital Banda Aceh dengan Aplikasi Inong (Informasi Nanggroe), aplikasi berbasis RSS (Really Simple Syndicate) Feed ini mengumpukan seluruh berita dan informasi dari setiap SKPK dan disajikan dalam satu halaman terintegrasi. Bahkan, informasi dari websites Pemerintah Aceh pun disajikan di Inong, jadi bagaikan membaca portal tentang Banda Aceh pada satu halaman. Selain itu juga terdapat Aplikasi SIM KAPAL dan SIM PKB (Pengukuran Kendaraan Bermotor) untuk mengelola administrasi transportrasi laut dan darat di Banda Aceh.

Bila bosan dengan data yang terstruktur, Banda Aceh pun menyajikan data yang bersifat map. Beberapa aplikasi ini dikelola langsung oleh BAPPEDA Kota Banda Aceh untuk bisa mengestimasi perencanaan pembangunan berdasarkan peta di Banda Aceh. Contohnya adalah Aplikasi Katalog Peta, kita dapat menemukan berbagai jenis peta seperti peta dasar, tematik dan peta perencanaan di Banda Aceh dari berbagai gampong dan kecamatan. Untuk hiburan, Bappeda tidak lupa memberikan aplikasi teka-teki bagi penduduk untuk mengukur tingkat pengetahuan warga terhadap peta Banda Aceh melalui aplikasi Permainan Peta Puzzle. Aplikasi yang dibuat secara visual menyerupai Windows ini dapat menambah khazanah pengetahuan kita tentang geografis Banda Aceh. Selain itu, BAPPEDA juga menyajikan peta yang lebih terstruktur di Aplikasi WebGIS Banda Aceh dan Aplikasi Peta Landmark. Aplikasi ini bahkan dapat memetakan daerah rawan bencana di Banda Aceh. Sayang, beberapa aplikasi di BAPPEDA tidak bisa diakses publik karena dibutuhkan aktifitas Login terlebih dahulu seperti Aplikasi MONEV, E Musrenbang, SPPKS (Sistem Pemantauan Program Kesejahteraan Sosial) dan GeoServer. Namun BAPPEDA memberikan akses untuk mendapatkan datanya pada DBMS (DataBase Management System) BAPPEDA yang berisikan data perencanaan kesehatan, pendidikan, pariwisata, ekonomi, transportrasi, keagamaan dan kesejahteraan sosial. Namun, terdapat satu aplikasi Bappeda yang mungkin luput dari pantauan tim ITnya, yakni E-Delegasi, Aplikasi yang berguna untuk memonitoring pelimpahan tugas Walikota ke Camat ini masih berisikan ‘warisan’ dari Framework yang dipakai dan Aplikasi Rab Survey, yang tidak memiliki informasi apapun di webnya. Mudah-mudahan dapat segera diperbaiki. 

Dinas Pengelolaan Aset Daerah (DPKAD) memiliki Aplikasi E-SP2D yang menyajikan data aliran keuangan daerah untuk sebuah kegiatan dari seluruh SKPK, namun sayangnya tidak ada deskripsi detail tentang aplikasi ini tentang petunjuk penggunaan, kontak yang bisa dihubungi dan informasi lainnya. DPKAD juga memiliki Aplikasi SIMBADA yang mengelola seluruh Aset di Banda Aceh, namun saat penulis mengaksesnya, aplikasi ini tidak dapat menampilkan informasinya.

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga mungkin menjadi SKPK yang memiliki banyak aplikasi, namun tidak ada satupun aplikasinya yang dapat dinikmati, minimal ketika penulis mengaksesnya. Padahal data pendidikan sekarang sangat diperlukan, terutama untuk pemerataan kualitas pendidikan di berbagai level. Aplikasi yang dimiliki oleh Disdikpora adalah PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru), UN (Informasi hasil Ujian Nasional), VERVAL PTK (Verifikasi dan Validasi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan) dan VERVAL PD (Verifikasi dan Validasi Peserta Didik)

Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh turut menyumbangkan penghargaan AMPL kepada Kota Banda Aceh, yakni Web Dinas Kebersihan yang menyediakan informasi tentang pengaturan sampah di Banda Aceh, menemani Aplikasi lainnya yakni Aplikasi SIM LPJU (Aplikasi Inventaris & Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum) dan SIM VEGETASI (Sistem Informasi Vegetasi Pohon Hutan Kota Tibang Dinas Kebersihan).

PDAM  Tirta DaroyKota Banda Aceh sebagai perusahaan daerah pun menyediakan aplikasi untuk melayani masyarakat, yakni aplikasi Data Pelanggan yang menyajikan seluruh keperluan data pelanggan air minum di Banda Aceh.

Aplikasi yang berasal dari lembaga Pusat di Jakarta pun dapat dinikmati oleh warga Banda Aceh seperti SILOG (Sistem Informasi Logistik) dan SIDALIH (Sistem Informasi Pendaftaran Pemilih) KPU dari Komisi Pemilihan Umum yang dikelola oleh KIP Banda Aceh serta Aplikasi INFO KERJA  dari kementrian Ketenagakerjaan RI yang berisikan informasi lowongan kerja seluruh Indonesia.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan inovasi pelayanan satu pintu di Balaikota pun memiliki aplikasi Nomor Antrian Online yang berguna untuk mendapatkan nomor antrian sebelum warga Banda Aceh datang untuk dilayani di Balaikota, hal ini tentunya sangat membantu kita untuk menjadwalkan kedatangan kita sebelum mengurus hal-hal berkenaan dengan kependudukan seperti pengurusan KTP, KK, Surat Pindah dan lainnya.

Untuk pengaduan, Banda Aceh menyediakan Aplikasi Layanan Pengaduan Masyarakat, dimana kita bisa mengeluhkan apa saja kepada Pemko Banda Aceh dan akan ditanggapi oleh SKPK terkait, aplikasi yang didukung dengan nomor kontak 0811683005 ini sangat berguna bagi Walikota dan jajaranya untuk mengetahui permasalah dari masyarakat langsung.

Untuk mengetahui berbagai produk hukum dari Pemko Banda Aceh, kita dapat mendownload peraturan tersebut pada aplikasi JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) dimana kita bisa memantau peraturan mana yang sudah disahkan dan peraturan apa yang sedang direncanakan bersama DPRK Kota Banda Aceh.      

Aplikasi yang paling sangat berguna bagi pengadaan barang dan sudah menjadi kewajiban hampir diseluruh daerah di Indonesia adalah Aplikasi LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik). Walaupun Presiden Jokowi menempatkan proses E-Procurement di dalam salahsatu butir kampanyenya, Kota Banda Aceh sebenarnya sudah menerapkannya beberapa waktu sebelumnya.

Dalam bidang pariwisata, Aplikasi ini mungkin boleh dicoba, bahkan sudah berada dalam versi Androidnya, yakni aplikasi Banda Aceh Tourism, disini kita bisa mendapatkan informasi tempat tempat wisata dan event yang diselenggarakan di Banda Aceh, namun sepertinya aplikasi ini tidak diupdate oleh pengembangannya.

Sementara Dinas Syariat Islam yang menjadi penggerak penyelenggaraan Syariat Islam di Aceh pun memiliki Sistem Informasi Masjid (SIMAS) yang berisikan informasi seluruh data masjid baik teks, foto dan data normatif lainnya. Sistem ini dibuat oleh penulis untuk ikut mendukung program Banda Aceh Smart Islamic City.

Sebagai warga Banda Aceh, sudah sepatutnya kita sadar dan mengetahui berbagai aplikasi di Banda Aceh yang bisa jadi memudahkan urusan administrasi dan bisnis yang kita jalankan. Aplikasi ini adalah bentuk dari pelayanan Pemko Banda Aceh dalam rangka menghadapi berbagai kemudahan Teknologi di masa yang akan datang.     

*Penulis adalah Praktisi dan Akademisi bidang Teknologi Informasi di Banda Aceh 


0 Komentar
Tuliskan Komentar Anda
Inputan yang bertanda * harus diisi.