Aceh Research Institute

Membangun Sabang Secara Proporsional

Membangun Sabang Secara Proporsional

Oleh: Putra Rizki Pratama*

Diskusi dan wacana tentang Sabang tentunya sudah sangat banyak dibahas oleh berbagai pihak terkait konsep dan pola membangun Sabang dengan baik dan efektif. Sehingga diskursus-diskursus terkait ini perlu terus ditingkatkan secara massif agar menemukan pola dan strategi yang paling tepat diterapkan sehingga potensi Sabang mampu termaksimalkan untuk kesejahteraan yang nyata.

Maka, IPPEMAS sebagai elemen kaum muda yang notabene menjadi bagian dari kaum intelektual mencoba mengambil peran dalam mengisi kekosongan gagasan selama ini di tataran masyarakat Sabang itu sendiri yaitu dengan membangun komunikasi dan silaturahmi dengan seluruh elemen baik perorangan, alumni hingga pemangku kebijakan lintas sektoral.

Dalam proses silaturrahmi yang terjalin seringkali kami mendiskusikan terkait kondisi Sabang saat ini dan pola apa yang paling tepat diterapkan ke depan agar cita-cita percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan segera terwujudkan. Hal ini didasari bahwa kaum muda khususnya kalangan intelektual (pelajar-mahasiswa) harus menjadi problem solver (Pemberi solusi) atas kondisi yang terus stagnan dirasa saat ini.

Panjang lebar kami berdiskusi, banyak gagasan dan ide cemerlang tertumpahkan dalam ruang-ruang diskusi mulai dari isu kecil hingga tentang bagaimana menjadikan Sabang “dimiliki” oleh masyarakat Dunia bukan sekedar milik orang Sabang atau Aceh saja. Akhirnya dapat penulis simpulkan syarat mewujudkan Sabang lebih baik adalah membangun dengan sistem proporsional dan professional.

Adapun sistem proporsional dan professional yang penulis maksud harus memenuhi beberapa syarat berikut diantaranya. Pertama, Akur dan Harmonis antara Pimpinan daerah. Harapannya dengan hal tersebut akan menjadi kekuatan baru untuk memperbaiki sistem selama ini agar lebih baik kedepannya. Dengan terjalinnya pola komunikasi yang aktif dan sehat dalam mengambil kebijakan akan menjadikan kebijakan itu menjadi milik bersama dan mudah untuk diterapkan oleh semua pihak.

Kedua, melibatkan semua unsur elemen masyarakat terutama partisipasi Pemuda. Unsur ini harus terwujud dikarenakan tidak mungkin Pemerintah Kota dapat bekerja sendiri untuk membangun Sabang lebih baik, keterlibatan dan partisipasi seluruh elemen secara aktif menjadi salah satu pondasi penting, terlebih di masyarakat sudah ada berbagai komunitas baik di bidang Seni, Olahraga, Sosial kemasyarakatan, ekonomi kreatif dan lain sebagainya. Maka menutup keran dan ruang partisipasi masyarakat serta pemuda akan menjadi bom waktu yang akan menghambat pencapaian cita-cita yang ada.

Ketiga, Sinergisasi rancangan program daerah. Sebelum membuat rencana pembangunan kota Sabang maka sangat penting dan diharuskan adanya proses analisis terlebih dahulu terhadap Visi Presiden RI dan semangat NKRI yang tertuang dalam strategi nasional terutama terkait dalam hal Pertahanan-perbatasan (Strategi Kementerian Pertahanan), Perjanjian internasional (Strategi Kementerian Luar Negeri), Ekonomi (Strategi BAPPENAS), Pariwisata (Strategi Kementerian Pariwisata), Maritim (Strategi Kementrian Maritim) dan Strategi Forum Internasional terkait kawasan Perairan Samudra Hindia.

Setelah itu dikombinasikan dengan rancangan program di tingkat provinsi Aceh sendiri. Maka dengan kemampuan menyelaraskan strategi Internasional, Nasional hingga regional barulah hasil kajian itu dituangkan menjadi RPJM (Rancangan Pembangunan Jangka Menengah) Kota Sabang. Hal ini berkaitan dengan letak geografis yang dimiliki menjadikan Sabang istimewa karena diwaktu yang bersamaan Sabang menjadi daerah terluar, daerah perbatasan, daerah destinasi hingga lintasan transportasi internasional. Sehingga rancangan yang komprehensif sangat dibutuhkan agar nantinya tidak ada ketimpangan dan benturan antara program daerah dengan visi dan program yang lebih besar dalam merealisasikan pembangunan dan kesejahteraan secara nyata. Kesinambungan program daerah dengan program nasional bahkan internasional menjadi sebuah keharusan untuk mendongkrak perekonomian kedepan.

Keempat, penerapan sistem terbuka dalam mengisi posisi strategis. Hal ini diharapkan ke depan tidak ada lagi proses “tepar pesona” yang dilakukan oleh PNS kepada pimpinan daerah, serta mampu menghilangkan tradisi mendapat jabatan karena unsur kedekatan melainkan karena keahlian yang dimiliki. Dalam pelaksanan nantinya, sistem terbuka atau lebih dikenal dengan sebutan lelang jabatan ini akan melalui sejumlah proses yang panjang, mulai dari persyaratan administratif seperti pangkat dan golongan, track record kinerja, memvisualkan program kerja serta capaian kedalam makalah, presentasi, wawancara, sampai assessment. Dari proses itu diharapkan mampu menghasilkan orang terbaik dan kompeten untuk menduduki jabatan yang dimaksud.

Pimpinan daerah hanya perlu melakukan wawancara untuk mengetahui kemampuan si calon apakah mampu mengimbangi visi sang pimpinan dengan konsep kerja yang terpetakan secara jelas dan tervisualkan dengan baik. Sedangkan penentuan akhir tetap diserahkan kepada Baperjakat untuk memutuskan siapa yang benar-benar layak secara kompetensi untuk mengisi posisi yang ada.

Disinilah sangat dibutuhkan keberanian Pimpinan daerah untuk keluar dari tradisi primitif. Dengan penerapan sistem ini akan mendongkrak prestasi kinerja dikarenakan mereka akan bekerja dengan maksimal dan benar-benar sesuai tupoksi karena para PNS tidak lagi menghabiskan energi untuk “menyenangkan pak bos”. Sehingga peningkatan pelayanan maksimal kepada masyarakat menjadi hal yang nyata, dan pada kondisi serta situasi mereka sudah merasa tidak lagi mampu menjalankan tugas sesuai tuntutan program, secara sukarela mereka akan mengajukan permohonan pengunduran diri.

Dan kelima, transparansi pemerintahan dan kemudahan akses publik.  Setiap kebijakan pemerintahan harus diumumkan kepada publik secara komprehensif, tepat waktu dan mudah diakses, misalnya pemerintah kota mempublikasikan data rincian APBK bukan hanya sebatas ringkasan. Semangat keterbukaan informasi harus ditopang pula pada peningkatan pelayanan publik oleh para PNS khususnya kemampuan memanfaatkan teknologi demi mempermudah akses kepada masyarakat luas dalam mendapatkan pelayanan publik yang efektif dan efisien. Di sisi lain, Pimpinan daerah kedepannya juga harus memiliki satu portal atau media aktif yang memudahkan publik memberikan masukan, kritikan dan laporan terhadap jalannya proses pemerintahan secara cepat.

Beberapa syarat diatas tentu bukanlah sebuah ramuan syarat mutlak, kita masih dapat memodifikasi dan menjabarkannya lagi agar terus mendapat formula yang tepat sasaran dan efektif demi menuju kondisi yang lebih baik kedepannya. Namun, sebagai pondasi awal dan sebagai indikator dasar maka hal tersebut sudah lebih dari cukup untuk menjadi katalisator ditubuh pemerintahan untuk membangun secara proporsional sehingga cita-cita mewujudkan Sabang lebih baik bukan lagi omong kosong dan sebatas tulisan imajiner diatas kertas semata. Membangun Sabang dibutuhkan gagasan yang bersifat global dan bertindak lokal. Siapapun yang memimpin Sabang ke depan tentu bukan menjadi soal, selama memiliki tujuan membangun Sabang secara proporsional dan professional serta ditopang dengan karakter yang Kuat, Integritas, dan Transparan.

*Penulis adalah Ketua Umum PB-IPPEMAS (Pengurus Besar Ikatan Pemuda Pelajar Dan Mahasiswa Sabang)

 

 

 


0 Komentar
Tuliskan Komentar Anda
Inputan yang bertanda * harus diisi.