Aceh Research Institute

Fenomena Obligasi Nyak Sandang

Fenomena Obligasi Nyak Sandang

Oleh : Zainal Putra, SE, MM*

Saya tidak akan makan malam ini, kalau dana untuk itu tidak terkumpul,” begitu kata Soekarno dalam pertemuan dengan Gubernur Militer, Abu Daud Beureueh di Hotel Aceh, samping Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Juni 1948. Soekarno pada saat itu menangis dan mengiba kepada rakyat Aceh, agar membantu dana pembelian pesawat. Alasan presiden pertama RI pada masa itu, pesawat sangat diperlukan untuk memperkuat pertahanan negara, hubungan antar pulau dan untuk menjalin hubungan luar negeri.

Kemudian Daud Beureueh berkeliling ke seluruh Aceh menyampaikan pesan dari Soekarno kepada seluruh rakyat Aceh. Tipikal rakyat Aceh adalah sangat militan dan sangat loyal pada pemimpinnya. Mendengar himbauan dari Daud Beureueh terkait perlu bantuan dana dari rakyat Aceh untuk membeli pesawat bagi pemerintah RI, maka para saudagar Aceh menyumbangkan uang dan emas. Sementara rakyat biasa ikut mengumpulkan hasil pertanian dan peternakannya untuk disumbang kepada panitia. Dikabarkan dalam dua hari terkumpul dana sebesar USD 120.000 dan 20 kilogram emas dan diberikan seluruhnya kepada Pemerintah RI kala itu. Begitulah sekelumit kisah pengorbanan rakyat Aceh dalam rangka membantu membeli pesawat bagi Pemerintah RI. Pesawat itu diberi nama R1-001 Seulawah, cikal bakalnya pesawat Garuda Indonesia saat ini.

Generasi Aceh selama ini menganggap bahwa bantuan besar rakyat Aceh kepada Pemerintah RI itu merupakan sumbangan hibah semata. Publik di Aceh heboh ketika pertama sekali muncul sosok Nyak Sandang, 91 tahun, warga Gampong Lhuet, Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya, memperlihatkan bukti obligasi (utang) Pemerintah RI sebesar Rp100. Obligasi tersebut merupakan salah satu bukti penyerahan uang dalam bentuk utang dari Nyak Sandang kepada Pemerintah RI sebagai tindak lanjut tangisan dan ibaan Soekarno kepada Rakyat Aceh di hadapan Daud Beureueh. Hebatnya obligasi yang masih disimpan Nyak Sandang itu adalah asli, tertanggal 9 Juli 1950. Dengan demikian Nyak Sandang merupakan salah satu donatur pembelian pesawat untuk Indonesia waktu itu.

Nama Nyak Sandangpun viral dijagad maya dan semakin tenar setelah dijamu secara khusus oleh Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta. Setelah itu muncul lagi pemegang bukti obligasi asli lainnya di Aceh. Penulis mencatatnya sebagai berikut, di Aceh Barat: Mukti nilai obligasi Rp4.600, Maksun nilai obligasi Rp4.500, Lina nilai obligasi Rp1.500, Tarmizi nilai obligasi Rp800, Syakur nilai obligasi Rp100, Seiman nilai obligasi Rp100. Di Nagan Raya ada pemegang obligasi atas nama Si Sein senilai Rp100. Di Pidie muncul nama Sulaiman Bin Abdullah pemegang obligasi senilai Rp8.600. Mereka mengklaim bahwa Pemerintah Indonesia belum pernah membayarkan obligasi tersebut kepada mereka baik dalam bentuk bunga maupun pokok. Praktis obligasi tersebut kini telah berumur lebih kurang 67 tahun sejak diterbitkan sampai dengan tahun 2017.

Terkait dengan hal tersebut, pada kesempatan ini penulis menarik untuk mengupas tentang obligasi yang dipegang rakyat Aceh itu dari sudut pandang manajemen keuangan. Dari pengamatan penulis terhadap bukti yang dipegang Nyak Sandang, jelas  tertulis kata “obligasi”, sedangkan pada bukti lainnya tertulis “pinjaman negara”.

Dalam teori manajemen keuangan, obligasi disebut juga dengan bond, yang didefinisikan sebagai suatu kontrak jangka panjang di mana pihak peminjam setuju untuk melakukan pembayaran bunga dan pokok pinjaman pada tanggal tertentu kepada pemegang obligasi tersebut. Sampai tahun 1970-an, sebagian besar obligasi berbentuk selembar kertas yang dihias dengan indah dan persyaratan utamanya nilai pari obligasi tersebut dicantumkan pada obligasi itu sendiri.

Nilai pari (par value) merupakan nilai nominal yang dinyatakan secara tertulis pada obligasi tersebut, seperti pada kasus Nyak Sandang, nilai parinya adalah Rp100. Nilai pari mencerminkan jumlah uang dipinjam oleh perusahaan dan dijanjikan untuk dilunasi kembali pada saat tanggal jatuh tempo. Dewasa ini hampir seluruh obligasi diwakili oleh data elektronik yang tersimpan dalam server komputer yang aman, sama halnya seperti uang yang disimpan dalam rekening bank. 

Siapa yang menerbitkan obligasi?

Terdapat empat jenis obligasi yaitu obligasi pemerintah (treasury bond) disebut juga obligasi negara, diterbitkan oleh pemerintah pusat. Obligasi perusahaan (corporate bond), obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan. Obligasi pemerintah daerah (municipal bond), obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah lokal/daerah. Terakhir ada obligasi luar negeri (foreign bond), yakni obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah luar negeri atau perusahaan luar negeri. Dalam kasus obligasi yang dipegang rakyat Aceh, maka ini jelas menjadi utang resmi pemerintah pusat dalam hal ini Pemerintah RI, yang masuk dalam kategori utang jangka panjang dalam negeri. Dengan demikian tidak ada alasan bagi Pemerintah RI untuk tidak melunasi obligasi kepada rakyat Aceh termasuk bunga dan pokoknya.

Pertanyaannya, berapa nilai obligasi yang harus dibayarkan Pemerintah RI kepada rakyat Aceh dengan nilai sekarang? Dalam perspektif manajemen keuangan kasus ini dapat dihitung. Dengan pendekatan bunga majemuk atau bunga sederhana dapat diketahui berapa jumlah kewajiban Pemerintah RI yang harus dibayarkan kepada rakyat Aceh dengan nilai sekarang. Bunga majemuk yakni terjadi ketika bunga diterima atas bunga periode-periode sebelumnya, rumusnya FVn = PV (1 + n)^n. Sedangkan bunga sederhana, yakni ketika bunga tidak diterima atas bunga, rumusnya FVn = PV + [PV(i)(n)].

Dalam peradilan hukum seringkali undang-undang menyebutkan bahwa yang harus digunakan adalah bunga sederhana. Oleh sebab itu kasus ini penulis mencoba menghitungnya dengan metode bunga sederhana. Diketahui bahwa pada tahun 1950, emas 1 gram seharga Rp4,3, harga emas sekarang adalah Rp586.223 per gramnya.  Rata-rata BI rate 7,70%. Jangka waktu obligasi telah berjalan 67 tahun. Dan dengan nilai tukar dolar saat ini Rp13.687. Total obligasi rakyat Aceh tahun 1950 adalah sebesar USD 120.000 dan 20 kg emas, maka dengan pendekatan metode bunga sederhana nilai uang yang harus dibayarkan kepada rakyat Aceh adalah sebesar Rp82,33 milyar.

Dari jumlah tersebut di atas, sebesar Rp17,13 milyar wajib dibayarkan kepada 9 orang pemegang obligasi yang kini sudah diketahui identitasnya. Nyak Sandang, Syakur, Seiman dan Si Sein pemegang obligasi masing-masing senilai Rp100, mereka berhak mendapat pengembalian masing-masing sebesar Rp83,97 juta. Mukti dengan obligasi Rp4.600, berhak mendapat pengembalian sebesar Rp3,86 milyar.

Selanjutnya Maksun dengan nilai obligasi Rp4.500, berhak mendapat pengembalian sebesar Rp3,78 milyar. Lina dengan nilai obligasi Rp1.500, berhak mendapat pengembalian sebesar Rp1,26 milyar. Tarmizi dengan nilai obligasi Rp800, berhak mendapat pengembalian sebesar Rp671,73 juta. Terakhir Sulaiman Bin Abdullah dengan nilai obligasi Rp8.600, berhak mendapat pengembalian sebesar Rp7,22 milyar. Sedangkan sisanya sebesar Rp65,198 milyar Pemerintah RI wajib membayarkannya kepada Badan Baitul Mal Aceh, karena pemegang obligasinya tidak diketahui.

Utang Pemerintah RI kepada rakyat Aceh tidak dapat dihapuskan begitu saja sebelum adanya pembayaran riil kepada yang berhak. Jadi menurut hemat penulis, siapapun yang menjabat presiden di Indonesia otomatis mengemban utang ini sepanjang hayat, sampai ada pelunasan kepada ahli warisnya.

Oleh sebab itu penulis menyarankan kepada Presiden Jokowi, pada TA 2019 mendatang seyogianya memerintahkan Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara supaya mengalokasikan dana untuk pembayaran utang obligasi kepada rakyat Aceh minimum sebesar Rp82,33 milyar. Dalam audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) TA 2017 ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus mereviu kembali penyajian utang pemerintah dalam neracanya. Utang obligasi rakyat Aceh harus dipastikan dicatat  dalam neraca sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila tidak dicatat, maka opini WTP tidak patut diberikan lagi sebagaimana opini atas LKPP TA 2016 . Bisa saja BPK memberikan opini disclaimer atas LKPP TA 2017.

BPK dapat melakukan audit dengan tujuan tertentu untuk  menelusur kembali bukti-bukti otentik terkait obligasi rakyat Aceh yang belum dibayarkan pemerintah. Jangan sampai rakyat sedih ketika melihat pemerintah begitu gigihnya membayar utang jangka panjang luar negerinya kepada pihak asing. Sedangkan utang kepada rakyat sendiri selalu mencari-cari alasan agar tidak perlu dilunasi lagi. Demikian. Wassalam.

 

*Penulis adalah Dewan Pakar Aceh Research Institute (ARI) dan Dosen Universitas Teuku Umar

 

 


0 Komentar
Tuliskan Komentar Anda
Inputan yang bertanda * harus diisi.