Aceh Research Institute

BATUBARA : “Barang Tuhan Bagi Rata”

BATUBARA : “Barang Tuhan Bagi Rata”

Oleh: Khairul Rizki, ST*

 

PLTUdengan kapasitas 2 x 110 MW (CFB) di Kabupaten Nagan Raya telah berdiri dengan segala keliruannya sehingga kebutuhan batubaranya di impor dari luar Aceh diantaranya dari PT Arutmin Indonesia, PT Kasih Industri Indonesia, PT Batara Batari dan Energi Batubara Lestari melalui kontrak kerjasama dengan PT PLN – (Source: Presentation of Helmi Najamuddin, Head of Coal Division PT PLN, IHS Bali 5 November 2014), hal itu terjadi karena batubara yang dimiliki oleh Aceh Barat/Nagan Raya berada dibawah Specifikasi PLTU tersebut yaitu: 4.200 Kkal, 35% TM, 1.2%TS, 5% Ash.

Kekeliruan pembangunan PLTU ini menimbulkan kesan yang kurang baik bagi Pemerintah Aceh, bahwa keputusan berjalannya investasi di Tanah Aceh sepenuhnya ada di tangan Pemerintah yang seharusnya semua investasi itu di sinkronisasikan dengan kerangka dan cita-cita pembangunan terintegrasi yang berkelanjutan untuk masa depan Aceh. Artinya, Jelas bahwa Pemerintah Aceh “kecolongan” terkait pembangunan PLTU Nagan Raya ini, terlepas dari PLTU itu adalah program pemerintah pusat, BUMN ataupun Swasta, karena semua itu kemungkinan besar atas sepengetahuan bahkan melalui persetujuan baik dari Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten dari mulai tahap awal perencanaan serta perizinan sampai tahap pembangunan dan pengoperasiannya.

 

Mungkin karena perencanaan dan pemahaman serta ketelitian yang kurang berakibat pada kekeliruan yang berkepanjangan. Begitupun PLN yang entah apa motivasinya hingga terjadi hal bodoh seperti itu, bagaimana mungkin sebuah Feasebility Study (Studi Kelayakan) PLTU yang sumber batubara nya jelas-jelas ada dan berjarak sangat dekatdari area tempat PLTU di bangun malah memutuskan kelayakan investasinya dengan mengimpor batubara dari jarak beribu-ribu kilometer jauhnya.

Sayangnya, Pemimpin Aceh barusadar dan marah-marah setelah mengetahui langsung di lapangan bahwa kebutuhan batubara untuk PLTU Nagan Raya tersebut ternyata di Impor dari luar Aceh namun setelah PLTU itu berdiri dan beroperasi, Padahal batubara di Aceh Barat/Nagan Raya telah jauh-jauh hari di eksplorasi oleh pemegang IUP (Izin Usaha Pertambangan) sebelum PLTU itu berdiri dan LPSIPA (Lembaga Pusat Studi Ilmu Pertambangan Aceh) telah mengadvokasi hal ini jauh-jauh hari sebelumnya, sayangnya tidak sampai ke permukaan yang mana advokasi itu disuarakan oleh Ketua nya pada saat itu yaitu Almarhum Yasir Surya (Semoga di muliakan disisi Allah SWT, beliau adalah seorang Sarjana Tambang yang sangat peduli terhadap tanah kelahirannya). Tulisannya:http://lpsipa.wordpress.com/2010/06/10/pltu-dan-batubara-aceh/. Semoga kedepannya seluruh pemimpin di Aceh tidak lupa apalagi menutup mata serta telinga bahwa ada banyak Putra/i nya yang berkeahlian dalam segala bidang terutama bidang-bidang strategis seperti Tambang dan Energi.

Inilah salah satu sebab kenapa perusahaan tambang batubara di Aceh hingga hari ini masih sepenuhnya bergantung pada pasar ekspor batubara yang kondisinya masih lesu hingga membuat harga batubara dunia berada pada level terendahnya. Harapannya kedepan agar pasar kembali membaik, harga kembali normal dan perusahaan-perusahaan tambang di Aceh bisa mendapatkan pangsa pasar batubara dunia terutama dari Negara India. Namun ternyata fakta berkata lain, karena pada tahun 2017 mendatang kemungkinan besar India akan merealisasikanrencananya untuk menghentikan Impor Batubara karena Coal India Limited (BUMN India) yang merupakan produsen batubara terbesar di dunia telah mampu mencatat kenaikan produksi sebesar 32 juta ton batubara pada tahun 2014 dan terus konsisten mengejar target kenaikan produksi batubaranya sebesar 15% per tahun (selama 5 tahun, di mulai tahun 2015), sehingga total keseluruhan produksi batubaranya di tahun 2020 mendatang ditargetkan bisa berlipat ganda menjadi 1 Miliar Ton per tahun di banding produksi pada tahun 2015 yang lalu sekitar 500 juta ton, dan itu menjadi dasar bagi India untuk tidak lagi mengimpor batubara karena seluruh kebutuhan bahan bakar energi negerinya sudah terpenuhi.

 

Secara spesifik, memang boiler dan perlengkapan dari PLTU di peruntukkan mengkonsumsi batubara yang sesuai dengan spesifikasinya, akan tetapi PLTU tipe CFB (China) harusnya bisa kompromi apalagi perbedaaan specifikasinya tidak begitu signifikan. Jikapun biaya maintenance menjadi tinggi atau waktu perawatan menjadi singkat, secara hitungan ekonomi pasar harusnya tidak menjadi masalah jika dibandingkan dengan biaya cargo yang memakan hampir 25-30% dari harga batubara yang di impor dari luar Aceh. Jikapun ada peralatan penunjang yang harus diganti/investasi untuk menyesuaikan jika menggunakan batubara lokal, menjadi tidak wajar jika PLN jadikan alasan untuk tidak mau, karena listrik dari PLTU itu di konsumsi oleh Masyarakat Aceh dalam jangka waktu yang sangat panjang yang sudah tentu nilai Break Event (Balik Modal) akan positif dalam waktu sesegera mungkin.

PT PLN yang pada awalnya keberatan akhirnya bersedia membuka pintu untuk menggunakan batubara Aceh. Ini tentu menjadi berita baik khususnya bagi PT Media Djaya Bersama (MDB) yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT. ABM Investama. Namun sebelum terlalu jauh kita melangkah, kami menuntut agar di lakukan perbaikan secara keseluruhan di tubuh investor batubara yang telah beroperasi di Aceh ini, dan itu merupakan Harga Mati yang tidak dapat di tawar lagi, apalagi terjadinya PHK di PT MIFA dan PT BEL beserta mitra kerjanya yang menjadi kesedihan bagikita semuaadalah momentum besar untuk mengikat komitmen pembenahan tentang tenaga kerja di tubuh perusahaan batubara pertama dan terbesar di Aceh ini.

 

PT Media Djaya Bersama yang diberikan Izin konsesi seluas 3.000 Hektar dengan cadangan batubaranya sebesar 169 juta ton dan Sumber Daya batubara sebesar455 juta ton (Per Juli 2011)melalui satu anak usahanya yaitu PT Mifa Bersaudara (MIFA) yang telah menjadi supplier batubara untuk Industri Semen di Lhoknga yaitu PT. Lafarge SA (sangat Asing nama itu di telinga kami hari ini) dan PT Bara Energi Lertari (BEL) dengan luas konsesi sebesar 1.500 Hektar, telah menimbulkan banyak pertanyaan dan kecaman dari Putra/i Aceh sebagai Anak Cucu dari Teuku Umar Johan Pahlawan.

Sebelumnya, Senator Rafly Kande sebagai perwakilan Rakyat Aceh di DPD RI yang mana satu-satunya Putra yang lahir dan besar di wilayah Pantai Barat Selatan Aceh tempat dimana investasi PLTU dan Batubara berjalan di Aceh, mengungkapkan harapannya yang sangat mulia saat berkunjung ke perusahaan pertambangan PT. Mifa Bersaudara di Meulaboh, Aceh Barat (atjehpost.co), yaitu:

"Nikmat alam batubara ini jangan sampai kehadirannya menjadi konflik sosial ekonomi dan sekat-sekat. Pengelolaan tambang harus dilakukan dengan baik dan benar. Saya berharap kepada Pemerintah Daerah khususnya Aceh Barat dan masyarakat secara umumnya agar bekerja keras dalam menyiapkan SDM yang handal yang dibutuhkan untuk pemenuhan tenaga pertambangan sesuai dengan berbagai tingkatan baik dari tenaga siap pakai (SMK) maupun tenaga ahli/sarjana yang sesuai untuk kebutuhan di Perusahaan tambang baik yang sudah operasi dan yang akan beroperasi,"

Sementara External Relation Senior Manager/Kepala Humas PT Mifa Bersaudara Dr. Tgk. H. Gunawan Adnan, MA, Ph.D mengatakan: Saat ini perusahaan tersebut telah menyerap tenaga kerja lokal sebanyak 72 persen.Penempatan pekerja lokal ini di berbagai level sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki. PT. Mifa bersaudara juga sudah melaksanakan beberapa bantuan langsung kepada masyarakat sekitar area tambang di bidang pendidikan dan lainnya. PT Mifa berkomitmen merealisasikan program-program melalui CSR untuk pemberdayaan ekonomi msayarakat sekitar tambang yang dapat meningkatkan produktivitas masyarakat."

Walaupun berita tersebut tertanggal 22 Januari 2015 silam, hal ini menjadi menarik perhatian kami mengingat sampai saat ini belum ada penyataan yang berimbang terkait klaim 72% tenaga kerja lokal oleh Mifa hingga terkesan sudah sangat mantap dalam memberdayakan putra/i Aceh. Pertanyaanya adalah Kenapa tidak 100% atau minimal 99% ????

Bagaimana tidak, Klaim 72% pekerja lokal itu seharusnya bukanlah sesuatu yang patut di bangga-banggakan secara berlebihandi hampir semua media apalagi bagi seorang Putra Aceh yang berpendidikan Doktor yang seharusnya menjadi menjadi tumpuan harapan dalam memperjuangkan Putra/i Aceh, bukan hanya memperjuangkan kepentingan kapitalis yang tidak berkeadilan terhadap masyarakat tempat ia mengais rezeki. Karena 72% itu ternyata Sebagian Besar atau Hampir seluruhnya ada pada posisi level tenaga kerja non staff alias tenaga kerja kelas bawah hingga paling bawah Seperti diantaranya Helper alias Pembantu, Driver/Operator alias Supir, dan Checker alias Tukang Hitung Mobil, adapun karyawan lokal di tataran pengawas kebanyakan hanya di bagian yang berhubungan dengan dunia luar seperti humas (mungkin untuk dijadikan pagar agar terlihat seolah-olah karyawan di PT Mifa mayoritas dari lokal Aceh). Menyedihkan! Terkait hal ini, jika MIFA/BEL menyangkal, kami menantang untuk membuktikannya dengan data yang terperinci serta kami menuntut kepada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Aceh/Aceh Barat/Nagan Raya untuk membuka datakaryawanStaff/Supervisor/Officer/Pengawas hingga ke tataran Direksi)PT MIFA/PT BEL baik yang masih bekerja ataupun yang sudah resign/phk yang lengkap dengan Tempat Lahir/Asal Muasal serta Bidang Profesi Keahlian/Pengalamannya.

 

Sebagaimana umumnya di berbagai perusahaan tambang di Indonesia seperti Freeport, Newmont, KPC, dll yang menjadi tempat bagi banyak Putra/i Aceh berkarir dan mengukir prestasi, MIFA/BEL juga memiliki beberapa segmen dalam struktur organisasinya, mulai dari Direksi, Managerial, Staff dan Non Staff, yang mana Direksi hingga Staff (Pengawas) yang bekerja di lapangan mendapatkan fasilitas khusus seperti Cuti Periodik (8 minggu sekali selama 2 minggu), Mess/Tempat Tinggal, Akomodasi, dan lainnya, sementara NON Staff hanya mendapatkan hak normatif sesuai dengan UU Ketenagakerjaan berupa Cuti 1 tahun sekali selama 12 hari, karena memang STAFF ke atas adalah karyawan yang berfungsi minimal sebagai Supervisi/Pengawas dari pendidikan Minimal Sarjana.

Untuk di ketahui bahwa perusahaantambang membutuhkan SarjanaTambang hanyasebanyak 10% saja dari keseluruhan karyawannya, selebihnya adalah Ahli Teknik Sipil, Teknik Mesin,Teknik Elektro, Teknik Geologi, Teknik Geofisika, Teknik Lingkungan, Dokter, Perawat,Sarjana Ekonomi dan Hukum serta profesi-profesi umum lainnya yang hingga hari ini hampir seluruhnya masih tetap dihasilkanoleh Universitas-Universitas di Aceh seperti Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), UIN Arraniry, Ummuha, UTU dan Politeknik-Politeknik di Aceh serta Perguruan tinggi lainnya. Bahkan Universitas Syiah Kuala telah menghasilkan Sarjana Teknik Tambang yang dari mulai saat kuliah saja mereka sangat kesusahan untuk mendapatkan tempat Penelitian Kerja Praktek/Tugas Akhir karena perusahaan tambang di Aceh tidak menerima dan nyaris tidak memperdulikan mereka. Lantas bagaimana mereka berharap diterima untuk bekerja ?

Begitu pula dengan putra/i Aceh yang berprofesi sebagai Sarjana Tambang dan telah mempunyai keahlian dan pengalaman yang hingga hari tidak sedikit dari merekaberkarya di perusahaan-perusahaan tambang besar di Indonesia, yang mana beberapa dari mereka terutama Putra/i Aceh Barat dan Nagan Raya harus membendung kesedihankarena PT MIFA/PT BEL menolak menerima mereka untuk berkarya di tanah kelahirannya dengan alasan diskriminasi yaitu karena mereka adalah Putra Daerah Lokal Aceh maka fasilitas (Cuti, dsb) sama sekali tidak akan di berikansebagaimana yang diberikan kepada Karyawan Asing (Impor) yang selevel dengan mereka, yang sebenarnya orang-orang non aceh itu tidak lebih pintar dari Putra/i Aceh jika di beri ruang untuk mengenyam pengalaman. Ini jelas sebuah bentukDiskriminasi. (Note: Kami juga mengajak generasi muda Para Sarjana dari Putra/i Aceh untuk merelease tentang nasib yang sama, begitupun dengan Putra/i Aceh di PT MIFA / PT BEL termasuk hasil Perekrutan dari Kampus-Kampus di Aceh untuk tidak takut bersuara memperjuangkan Hak nya yang di Diskriminasi oleh Kebijakan “Lokal dan Non Lokal”).

Jadi, Salahkah kami jika beranggapan bahwa Investor Tambang di Aceh terutama MIFA/BELmenilai Putra/i Aceh tidak mampu atau tidak mempunyaiKeahlian dan Pengalaman untuk mengisi struktur penting di perusahaannya ? Padahal, jika semua struktur di Perusahaan itu di isi oleh Putra/i Aceh menjadi sangat positif bagi cashflow perusahaan dengan menghapus semua fasilitas Mess, Cuti Periodik, dll. Apa yang harus di ragukan ? Bukankah semua karyawan itu berawal dari kekurangan kemudian memiliki pengalaman setelah diberikan kesempatan ? Disisi lain, Putra/i Aceh hari ini tidak sedikit yang berprestasi dalam bidang-bidang strategis di Perusahaan-perusahaan nasional dan multinasional.

Semua pembahasan ini mungkin terkesan sukuisme atau jauh dari pluralisme, Namun pertanyaanya, Bukankah justru yang mengukur Putra/i Aceh hanya layak sebagai pekerja buruh dan Putra/i Aceh tidak layak mendapatkan fasilitas yang setara dengan Orang Asing (Non Aceh) yang merupakan pemikiran dan perlakuan Sukuisme ? Jadi sangat di sayangkan jika mengukur tulisan ini dengan kacamata sukuisme apalagi bagi syedara-syedara dari Aceh, karena semua pembahasan dan penyataan dalam tulisan ini justru bertujuan ingin menghancurkan pemikiran dan perlakuan sukuisme itu sendiri terhadap Putra/i Aceh oleh para investor terutama investor Tambang dan Energi di Aceh. Karena pada prinsipnya, Rakyat Aceh adalah Rakyat yang sangat menjungjung tinggi nilai-nilai pluralisme, yang mana akan beribu-ribu rasa menghargai diberikan bagi siapapun orangnya tanpa membeda-bedakan asal muasalnya, tapi itu terjadi jika niat dan hati mulia di wujudkan dengan sikap saling menghargai diatas tanahnya. Karena itu, janganlah sekali-kali merendahkan apalagi melecehkan Harga Diri Rakyat Aceh, karena semua akan di pertaruhkan demi memperjuangkan harga diri, keluarga dan tanahnya. Artinya, jangan sekalipun menggunakan cara represif terhadap aksi masyarakat Aceh, karena itu sangat berbahaya terhadap nasib investasi kedepannya yang berpotensi menimbulkan kerugian yang besar.

Sebagai Anak Cucu Aceh yang masih melekat identitas ke-Acehan-nya, maka patut untuk di renungi pepatah Aceh yang sangat familiar ini  : “Buya Krueng Teu Dong-Dong, Buya Tamong Meuraseki”.

Semua kalangan investor apalagi investor Tambang dan Energi pastinya mengharapkan satu kerjasama yang baik dari seluruh pihak, dan perlu kami tegaskan bahwaRakyat Aceh pada prinsipnya sangat mendukung kegiatan investasi agar berjalan aman danlancar,tentunya jika para investor berniat dan berhati mulia serta terbuka untuk saling bekerjasama atas cita-cita memajukan Aceh melalui Putra/i nya, jangan justru melihat Rakyat Aceh hanya sebagai sumber konflik atau pengacau. Siapapun dan dimanapun orangnya, jika di rendahkan apalagi di Disriminasikan pasti akan menjadi Pengacau. Maka itu, sudah saatnya mindset-mindset kapitalisme lama itu dibuang jauh-jauh dan di ganti dengan mindset kapitalisme yanglebih terbuka dan mempunyai keikhlasan hati nurani untuk menyatukan diri kedalam ikatan tali persaudaraan dan kekeluargaan yang erat dengan turut serta memikirkan masa depan tanah dan generasi tempat berinvestasi. Dengan begitu maka sudah pasti masyarakat akan menjadikan investor sebagai bagian dari keluarga besarnya. Mindset kapitalisme kuno yang masih mengakar kuat hingga hari ini sangat umum dilihat yaitu belum adanya perusahaan tambang yang seluruh karyawannya adalah putra/i asli tanah tempat ia mengais rezeki, lihat saja PT Arun yang puluhan tahun hingga sampai tutup pun rata-rata tenaga Ahlinya tetap di impor dari luar Aceh, sebegitu bodohnya kah generasi Aceh ini di mata para investor di Aceh ?. Kami berharap, hal ini menjadi tantangan bagi para investor di Aceh untuk dapat membenahi sistem ketenagakerjaannya, karena kedepan hal ini akan sangat menganggu investasi sebagaimana yang sudah terlihat di beberapa daerah hingga bahkan terjadi aksi sweeping yang menuntut karyawan non lokal agar pulang ke kampungnya, karena Putra/i lokal hanya menjadi penonton investasi di tanah kelahirannya.

Kami sangat berharap kepada Pemerintah Aceh terutama Bupati/Wakil Bupati serta DPRA/DPRK agar tidak lagi menggunakan “kacamata kuda” dari positifnya investasi dengan hanya fokus pada Pemasukan Asli Daerah (PAD) dan CSRyang tak seberapa itu dan tidak di rasakan oleh seluruh rakyat Aceh, apalgi sampai-sampai membuat besaran kewajiban royalty pada Rancangan Qanun Pertambangan hingga tidak masuk akal bagi hitung-hitungan investasi yang berakibat pada perusahaan pun terbawa irama itu hingga berlebihan membanggakan kontribusinya yang tak seberapanya terhadap PAD, Seperti salah satunya PAD Rp 1 Milliar untuk Aceh Barat yang Selengkapnya pada link berikut ini : (http://diliputnews.com/read/18574/pt-mifa-bersaudara-sumbang-pad-aceh-barat-rp-1-m-lebih.html).

Hal ini jelas sangat berbanding terbalik dengan Pemasukan Pekerja Asing atau Non Aceh dengan Asumsi STAFF Non Aceh dari mulai struktur atas hingga supervisor sebanyak 75 orang dengan Gaji + Tunjangan Cuti Rata-Rata sebesar Rp.10.000.000,-/Bulan, maka total Rp. 750.000.000,-/ Bulan atau Rp. 9 Miliar per tahun. Itulah dana yang akan masuk ke kantong putra/i Aceh dan akan berputar di Pasar-Pasar Rakyat di Aceh jika yang di pekerjakan adalah Putra/i  Asal Aceh. Sayangnya, dana itu masuk ke kantong-kantong pekerja Asing yang entah dari mana asalnya (Non Aceh) dan sudah pasti seluruhnya di kirim ke kampungnya yang kami yakin keahlian dan pengalaman serta loyalitas dan integritas mereka sangat bisa di sandingkan dengan Putra/i Aceh. Lihat Saja Bpk. Dr. Tgk. H. Gunawan Adnan. Ph.D sebagai Senior Manager Humas yang sangat konsisten membela perusahaan, itu menjadi salah satu bukti bahwa integritas Rakyat Aceh sangat loyal jika sudah terjalin satu komitmen yang terikat sampai-sampai beliau terkesan lupa dan menutup mata dengan dominasi tenaga kerja dan tenaga ahli non aceh dan tenaga kerja aceh di kalangan staff di diskriminasi.

Terlepas dari itu semua, Optimisme tetap harus ada di hati kita terutama kepada Pemerintah Aceh serta DPRA dan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat/Nagan Raya serta DPRK untuk membenahi semua ini, terlebih sudah ada beberapa investor yang patut menjadi contoh seperti PT Agrabudi Jasa Bersama (AJB)yang konsesinya hanya bersebelahan dengan PT Mifa Bersaudara tetapi sampai sangat jauh berbeda karakteristiknya terhadap pemberdayaan Putra/i Aceh. Dari semenjak awal, walaupun belum memproduksi batubara, PT AJB (Salim Group) sudah sangat konsen dalam memberdayakan Putra/i Acehbahkan hingga salah satu posisi inti tertingginya yaitu Direktur Operasional di PT AJB adalah Seorang Putra Asli Aceh yang sangat dikenal dan berprestasi di Ranah Tambang Indonesia (Semoga beliau bisa di andalkan sebagai tumpuan harapan Putra/i Aceh atas perbaikan semua ini) dan sudah tentu jika PT AJB terus berkomitmen kedepannya, kami akan menuntut agar pemerintah memprioritaskan mereka sebagai supplier tunggal bagi kebutuhan batubara untuk PLTU milik PLN di Nagan Raya, karena mereka sudah pasti akan mengalami kesusahan yang sama terhadap pasar batubara setelah beroperasi nantinya jika kondisi pasar masih seperti sekarang ini. Begitupun dengan PT. Cipta Kridatama (CK) yang sayangnya hari ini sudah tidak lagi di pakai sebagai kontraktor oleh PT MIFA yang beberapa pengawas tambangnya telah diisi oleh putra/i Asal Aceh yang berprofesi sebagai Sarjana Tambang. Keterbukaan perusahaan-perusahaan ini walaupun belum maksimal tetapi patut di contoh dan didukung penuh, agar pemberdayaan tenaga-tenaga ahli putra/i Aceh terjadi secara keseluruhan dan berkelanjutan dengan tidak dikalahkan oleh kepentingan lainnya apalagi kepentingan Almamater Kampus yang sangat-sangat kampungan di era sekarang ini.

Karena itu jualah, kami sangat berharap kepada Bpk. Dr. Tgk. H. Gunawan Adnan. Ph.D untuk kami menaruh harapan akan aspirasi mulia ini guna mengangkat derajat Generasi Intelektual Muda Aceh terutama yang di luluskan oleh UIN Arraniry, Universitas Syiah Kuala, Univesitas Muhammadyah, Universitas Teuku Umar, serta Putra/i Aceh yang mengenyam pendidikan di Luar Aceh, luar Sumatera ataupun Luar Negeri untuk diberdayakan dari mulai level Supervisor hingga ke tingkat Managerial dan tataran Direksi terutama di PT MIFA / PT BEL (PT MDB)dengan menghilangkan Diskriminasi yang mana hal itu secara cepat atau lambat akan berdampak buruk bagi investasi di Aceh.

Ini harus menjadi fokus utama kita semua terhadap investor di Aceh karena mempekerjakan tenaga kerja lokal dalam konteks tataran Supervisor, Superintendent, Manager, General Manager hingga Direktur harus menjadi komitmen dan kewajiban bagi investor sebagai salah satu parameter utama CSR, dengan begitu tentunya komitmen kerjasama akan terjalin selanjutnya sehingga masalah yang di alami investor turut dibantu penyelesaiannya salah satunyamengenai Konflik lahan yang kerap terjadi di dalam konsesi pertambangan terutama di Aceh Barat dan Nagan Raya, apalagi ini merupakan hal yang kontra produktif terhadap komitmen pemerintah dalam menjagaIklim Investasi di Aceh. Konflik lahan yang berkepanjangan hanya akan membuat tidak efektifnyaberjalan operasional perusahaan, apalagi lahan merupakan kebutuhan utama bagi industri tambang.

 

* Penulis adalah Praktisi Pertambangan Asal Barat Selatan (BARSELA) dan Ketua Himpunan Ahli Tambang dan Energi (HATE) Aceh


0 Komentar
Tuliskan Komentar Anda
Inputan yang bertanda * harus diisi.