Aceh Research Institute

“Ma’op Donya” dan Konektivitas

“Ma’op Donya” dan Konektivitas

Oleh: Prof. Dr. Ir. Ahmad Humam Hamid, M.A*

Kapal itu adalah rampasan dari sebuah perang besar di Malaka pada tahun 1629, dan pihak perampas, armada Portugis, memberi nama Espanto del Mundo. Kapal itu kemudian dikirim kepada raja Spanyol-Portugis, Felipe III, IV, sebagai tanda kemenangan.

Ini adalah cerita tentang kapal perang Aceh--Cakra Donya--yang dikirim oleh Iskandar Muda untuk serangan kali kedua terhadap Malaka yang dikuasai oleh Portugis-Spanyol. Serangan kali kedua ini tidak sukes seperti serangan pertama pada tahun 1615, sembilan tahun setelah Iskandar Muda dilantik. Ia menyerang Malaka, sekalipun tidak menguasai, namun membuat Portugis rugi besar.

Pada serangan kali kedua ini, Portugis diuntungkan karena mendapat bantuan cepat Armada mereka dari Goa, India. Kekalahan Aceh pada saat itu agak tragis, di samping Panglima Muda kapal itu tewas, sang Laksamana juga ditawan dan dikirim ke Spanyol. Tidak hanya itu, sang raja--skandar Muda--juga nyaris tertangkap, kalau saja ia tidak menuruti firasatnya untuk pindah ke kapal lain. Dia dan istrinya kemudian pindah, dan benar, setelah itu armada Aceh dipukul mundur, dan banyak pasukannya tewas, dan puncak kemenangan Portugis adalah penyitaan kapal Aceh yang cukup besar itu berikut dengan ditawannya sang Laksamana.

Menurut beberapa sumber, kapal Aceh yang disita itu adalah Kapal Cakra Donya. Faris Y. Sousa seperti dikutip oleh Lombard (1991) mengambarkan kapal Aceh yang disita itu dengan takjubnya, kokoh, tangguh, indah, dan sempurna. Sousa menjelaskan tentang kapal

yang panjangnya sekitar 100 meter, dengan tiga tiang pada jarak yang cukup proporsional, dan dilengkapi dengan meriam 100 buah. Satu di antara meriam itu bahkan terbuat dari tembaga yang dibuat dengan sangat sempurna, dan tak ternilai harganya.

Tidak salah kemudian, sang perampas kapal Cakra Donya menabalkan nama kapal itu dengan narasi kemenangan yang bercampur dengan pengakuan kehebatan armada dan kecanggihan kapal, Espanto del Mundo, yang menurut terjemahan buku Lombard (1991) adalah “Momok Dunia”, yang padanan bahasa Acehnya adalah Ma’op Donya. Bagaimana tidak, perang Malaka yang berlangsung seru itu nyaris dimenangkan oleh Iskandar Muda, andai saja bala bantuan Portugis dari Goa terlambat atau tidak datang pada waktunya.

Politik Ekonomi Iskandar Muda
Kecanggihan armada maritim Iskandar Muda pada abad ke-17 di samping ditujukan untuk ekspansi wilayah, juga mempunyai tujuan operasi ekonomi kawasan. Kita tidak tahu apakah ia sempat membaca atau mendengar perihal kejayaan Romawi Kuno tentang penguasaan Laut Tengah yang terkenal dengan Pax Romana dan berusia sekitar lebih dari satu milenium. Apa yang dia lakukan ketika ia berkuasa, selalu berkonotasi dengan “superioritas” penguasaan titik-titik tertentu dalam kawasan, yang berhubungan dengan perdagangan, utamanya perdagangan lada.

Di Pantai Barat ia menguasai Daya, Meulaboh, Singkil, Barus, Pasaman, Tiku, Pariaman, dan Padang. Di pantai Timur ia menguasai Pidie, Pasai, Deli, Jambi, dan Palembang. Di semenanjung Malaysia, Iskandar Muda menguasai Johor, Kedah, Pahang, dan Perak.

Sebagai kerajaan maritim, Iskandar Muda tidak terlalu peduli dengan kawasan pedalaman, selain dari pada kesetiaan dan upeti. Dia memberikan perhatian yang cukup besar untuk mengontrol bagian hilir perniagaan yang berurusan dengan lalu lintas perdagangan internasional. Lada sebagai komoditi dunia yang sangat mahal pada masa itu dengan salah satu rantai pasok terbesar adalah Sumatera dan semenanjung Malaysia menjadi andalannya sebagai mesin uang kerajaan Aceh.


Ia mengeluarkan aturan perdagangan lada dengan sangat keras dan jelas. Hanya dua pilihan terhadap regulasi perdagangan lada internasional, ekspor lewat pelabuhan Banda Aceh, atau izin pembelian lada dalam kawasan kerajaan Aceh oleh orang asing yang dikeluarkan oleh Iskandar Muda.

Pelanggaran terhadap regulasi perdagangan lada sangatlah berat. Iskandar Muda tidak segan menghukum mati dan pancung para penguasa lokal dan pedagang yang tidak patuh terhadap kebijakannya. Tidak hanya itu, karena kualitas dan kuantitas lada Kedah dan Perak berpengaruh besar terhadap pasokan lada ke Eropah, dan membuat permintaan dan harga lada Sumatera terancam, tak segan Iskandar Muda mengganti strategi pencaplokan wilayah dengan strategi penghancuran komoditas. Ia memerintahkan pasukannya untuk memotong, mencabut, membakar, dan memusnahkan tanaman lada rakyat di Kedah, Langkawi, dan Perak.


Tindakan itu membuat kerajaan dan rakyat di kawasan itu menderita kelaparan, penyakit, dan kematian yang cukup besar. Kita tidak tabu apakah kebijakan Belanda melakukan tanam paksa dan pelayaran Hongi di Ambon yang memusnahkan tanaman rakyat Pala dan Cengkeh diilhami oleh model kontrol Iskandar Muda terhadap kawasan semenanjung.

Masa depan kita
Keterhubungan yang lazim disebut dengan konektivitas adalah salah satu kata kunci dalam perdagangan internasional. Konektivitas yang ada pada saat ini tentu lebih kompleks, karena terkait dengan keterhubungan fisik melalui darat, laut, udara, dan digital. Semakin banyak moda keterhubungan yang dimililiki oleh sebuah lokasi geografi tertentu, dengan titik geografi yang serupa pada berbagai belahan dunia akan semakin tinggi pula mobilitas barang, orang, jasa, uang, pengetahuan, ide, dan informasi, yang saling mengalir. Keterhubungan dalam konteks ini menjadi urat nadi dan darah yang mengalir yang menentukan kemajuan negara dan kawasan. Tidak ada pusat kemajuan di dunia manapun yang tidak berurusan dengan konektivitas


Sekalipun Iskandar Muda tidak belajar khusus tentang geopolitik, akan tetapi berbagai langkah yang diambil yang berkaitan dengan ekspansi dan penaklukan berbagai wilayah di bagian barat nusantara sangat berkaitan dengan penguasaan dan pengendalian konektivitas. Sesuai dengan masanya pada abad ke-17, maka konektivitas yang paling menentukan adalah transportasi kelautan.

Penguasaan kota-kota perdagangan di pantai timur dan barat sumatera, dan juga di kawasan semenanjung Malaysia pada hakikatnya bukan hanya ekspansi geografis, akan tetapi juga sebuah cetak biru geostrategi yang menjadikan Aceh sebagai adidaya kawasan yang mumpuni secara ekonomi dan militer. Tidaklah mengherankan jumlah kapal perang yang banyak, teknologi militer yang canggih, dan kecakapan diplomasi yang dipunyai berdiri sejajar dengan negara-negara ekspansionis Eropah pada masa itu.

Dalam catatan sejarah pasca kemerdekaan, Aceh mengalami isolasi yang sangat signifikan pada paruh kedua awal masa Orde Baru, ketika Kereta Api Aceh berhenti beroperasi, dan pelabuhan bebas Sabang ditutup. Aceh semakin terisolasi secara internal dan eksternal dan dengan demikian konektivitas Aceh praktis mendekati angka nol. Karena berbagai perkembangan tehnologi dan sistem logistik internasional, praktis seluruh pelabuhan laut pantai barat dan timur Aceh juga tinggal rangkanya såja. Mobilitas barang, orang, dan jasa, kemudian sepenuhnya menjadi bagian dari perekonomian Sumatera Utara. Aceh bersama Sumatera Barat dan Riau menjadi daerah pinggiran dari sistem ekonomi pusat, Sumatera Utara.

Dalam perkembangannya, Riau dan Sumatera Barat secara perlahan, tetapi pasti mampu membebaskan dirinya dari status daerah pinggiran Sumatera Utara, utamanya dengan memiliki konektivitas kelautan yang mumpuni, baik itu Pelabuhan Dumai di Riau dan Pelabuhan Teluk Bayur di Padang. Tidak hanya itu kedua propinsi itu juga memiliki konektivitas udara yang cukup baik dengan frekuensi penerbangan domestik dan internasional yang relatif cukup maju. Posisi apa pun yang mereka miliki yang sebelumnya tertinggal dari Aceh, saat ini menjadi terbalik, justru Aceh yang kini tertinggal.

Sulit membayangkan Aceh akan maju tanpa konektivitas yang mumpuni. Pemberian status kawasan Sabang sebagai kawasan perdagangan bebas dan KEK Arun Lhokseumawe oleh pemerintah pusat adalah modal besar Aceh untuk mulai membangun konektivitas yang handal. Dari beberapa oberservasi awal, sepertinya masih cukup banyak lagi yang mesti dikerjakan untuk memastikan kedua proyek itu akan berjalan dan akan berkontribusi untuk kemajuan Aceh.

Proyek BPKS Sabang yang pada awalnya diberikan oleh Presiden Habibie sebagai proyek politik perdamaian dan kini mendekati tahun keduapuluh seharusnya dievaluasi kembali untuk dipertajam dan ditata ulang dengan sebuah missi konektivitas yang tepat dan prospektif.

Selanjutnya pembangunan KEK Arun yang saat ini sepertinya belum menunjukkan geliat yang berarti, perlu lebih cepat ditangani. Perbedaan kepentingan yang tidak sangat strategis sebaiknya segera diselesaikan. Yang harus diingat adalah kesalahan-kesalahan masa lalu dalam hubungan dengan pemerintah pusat dan para investor, baik itu BUMN maupun perusahaan swasta sebaiknya dikaji ulang. Terlalu besar taruhannya seandainya sesuatu yang tidak prinsip, lalu dianggap sebagai prinsip dan diposisikan sebagai “marwah daerah” yang tidak dapat dikompromikan.

Dalam membangun konektivitas hari ini Aceh--masyarakat dan pemerintah--tidak harus menampilkan dirinya dengan kerangka dan semangat “Espanto” -ma’op, karena itu adalah resep Iskandar Muda pada abad ke-17 yang hanya cocok untuk masa itu. Kata espanto Portugis itu hari ini mesti diganti dengan elegante e sabiamente--cerdas dan bijak. Ini penting, karena kalau Aceh bermimpi untuk maju, konektivitas adalah sebuah keniscayaan.


*Penulis adalah Sosiolog dan Guru Besar Universitas Syiah Kuala.


 


0 Komentar
Tuliskan Komentar Anda
Inputan yang bertanda * harus diisi.