Aceh Research Institute

“Aceh Carong” Telah Pergi Bersama Irwandi ke Pulau Jawa Bagian 2

“Aceh Carong” Telah Pergi Bersama Irwandi ke Pulau Jawa Bagian 2

Oleh: Prof. Dr. Ir. Ahmad Humam Hamid, M.A*

Tanpa harus menjadi jenius epedimologi, bagi yang mengikuti perkembangan keadaan, Aceh hari ini telah masuk ke dalam fase transmisi komunitas, sebuah fase akhir transmisi Covid-19 yang sangat rumit dan kompleks.

Pada fase ini virus sudah berada dalam komunitas dan sudah mulai sukar dicari ujung pangkalnya, terutama di daerah-daerah padat penduduk dengan mobilitas yang relatif tinggi.

Apa buktinya? Tanpa testing agresif pun sekarang telah terlihat kasus positif per hari sudah mencapai lebih 100.

Bahwa ada kadang-kadang dibawah angka 100, bisa saja testnya tidak banyak, atau bukan tidak mungkin petugas yang mengurus masalah angka-angka ini sedang bermain “akrobat” dengan angka-angka.

Sang petugas tahu pentingnya “phobia” dengan angka-angka yang dapat menjatuhkan prestasi dan prestise.

Kalau benar ada “permainan” dengan angka-angka yang naik turun seperti “bukit barisan”, bukan naik secara konstan seperti gunung Seulawah, mencapai puncak, kemudian turun, lalu menjadi “flat” -datar, seperti istilah Presiden Jokowi, maka sang petugas sedang akan mencelakakan bosnya. Peringatan yang dapat kita berikan adalah sangat sederhana.

Jangan pernah “bermain" dengan angka, apalagi angka pendemi sejenis Covid-19.

Kalau bermain dengan angka itu artinya sang petugas sedang “melilit" dan “mengikat” dinamit di seluruh tubuh sang pemimpin.

Padahal sang petugas tahu benar bahwa pempimpin sedang melakukan upaya pemadaman sebuah kebakaran besar yang bernama pandemi terbesar abad ke 21.

Pemimpin sedang akan masuk ke dalam sebuah api besar dengan misi memadamkan kebakaran itu.

Ledakannya “dinamit” itu adalah resiko kegagalan mengantisipasi outbreak- letup biak virus-yang merajalela, akibat ketidakjujuran data, yang tidak hanya akan membawa jumlah kasus positip lebih banyak, tetapi juga korban manusia yang tidak dapat kita bayangkan.

Resiko kegagalan akan semakin bertambah runyam dan pelik, ketika “kepercayaan publik” tergerus bahkan hilang akibat ketidakjujuran informasi yang diberikan.



.

Berbagai kepustakaan pandemi mensyaratkan “kepercayaan public” kepada otoritas  sebagai  syarat yang sangat penting dalam penanganan pandemi.

Seorang teman saya , pakar biostatistik dan epidemologi di luar Aceh, yang rajin mengikuti pandemi di Aceh sekali waktu pernah mengirim WA ke saya, atas rilis data harian kasus positif Covid-19 Aceh.

Isinya sangat pendek dan sederhana. “Numbers never lie, they tell the truth.”

Angka-angka selalu jujur, tidak pernah bohong.

Apa buktinya dalam kasus Aceh? Kalau angka awal positif Covid-19 yang dikirim ke pemerintah pusat adalah “benar” dan “jujur”- yang membuat Aceh dua kali juara, kasus  positif mendekati 1500  tidak akan terjadi seperti hari ini.


Namun, karena cara pengambilan data yang salah, dan pasti disadari oleh pelaksana, akhirnya angka berbicara sendiri.

Setelah bersabar selama 111hari angka nol menjadi 100.


Dalam masa 2 minggu setelah itu menjadi 200, dan kemudian 3 hari kemudian menjadi 300.

Angka itu terus bertambah dan bertambah sampai hari ini mencapai angka mendekati 1500.

Yang mesti dicatat benar pada saat ini adalah berapa hari total yang dibutukan untuk mencapai angka 1000 kedua, setelah itu 1000 ketiga, dan seterusnya.

Kalau tidak ada upaya serius membendung penyebaran, berdoa saja untuk tidak terjadi penambahan setiap 1000 kasus dalam waktu yang semakin cepat.

Kalau tidak dihentikan virus ini akan terus begerak yang menuruti kaedah ilmu pengetahuan, baru akan berhenti ketika sudah mampu menulari 60-80 persen populasi penduduk Aceh.

Inilah yang disebut dengan kondisi “herd immunity”-immunitas kelompok.

Kita tidak bisa membayangkan berapa “korban” yang akan terjadi kalau jalan virus mencapai “herd immunity” tidak dibendung dengan sekuat-kuatnya.

Hanya dua jalan yang tersedia untuk membendung maraknya  perkembangbiakan Covid-19, yakni memutuskan mata rantai penularan.

Pertama dengan vaksin, yang kita belum tahu kapan akan selesai pembuatannya, datang, dan diberkan kepada publik.

Khabar terbaru awal tahun depan,

Kedua hanya akan terjadi dengan tracing-penelusuran dan tracking-pelacakan Covid-19 secara besar-besaran.

Apa dasar kedua kegiatan itu?

Dasarnya adalah test agresif yang juga massif dan melibatkan seluruh kekuatan daerah.

Lanjutkan dengan pemetaan dan pemutusan mata rantai dengan isolasi dan karantina, kalau perlu secara lebih koersif.

Bagimana test besar-besaran dapat dilakukan?

Jangan malu, minta Balitbangkes dan Unsyiah untuk melaksanakannya.

Kurang fasilitas, tambahkan, kurang dana berikan.

Kalau tidak ada kemana uang 2.7 triliun refocusing APBA itu.

Inilah prioritas Pemda sekarang, namun masker juga tetap dibagi via pemangku kepentingan lain yang cukup banyak.

Dalam keadaan seperti ini kalau Pemerintah Aceh tidak  memperkuat sumber daya laboratorium daerah, tidak memperbanyak tempat pemeriksaan spesimen, tidak mempermudah akses test kepada publik secara gratis, dan tidak melakukan test agressif dan massal, tidak melakukan penelusuran, tidak melakukan isoslasi dan karantina jika diperlukan, dan tidak mau bekerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan, maka yang sedang terjadi adalah sebuah kejahatan kemanusiaan yang sistematis.

Jika itu semua terjadi, secara teoritis rakyat Aceh telah dibiarkan berjuang secara nafsi-nafsi, bergumul dengan serangan Covid-19 menuju herd immunity-immunitas kelompok secara alami. 

Akan cukup banyak julukan “getir" yang akan diterima.

Dalam kaitannya dengan “carong” nya Irwandi, maka umpatan yang akan keluar tidak lagi hanya sebatas “hana carong”.

Akan keluar istilah yang sangat sedih dan sangat menyakitkan, “chit bangai".

Apakah pembagian masker tidak perlu?

Sangat perlu, bahkan amat sangat perlu.

Apakah perlu Gubernur mengerahkan armada nya untuk turun ke desa-desa barsafari Masker? Tidak perlu.

Apalagi kalau hanya 1 juta masker dibandingkan jumlah penduduk yang wajib masker sekitar 3,6 juta jiwa.

Suatu hal yang perlu dicatat hari ini, ada masker satu perkara, mau atau tidak pakai masker parkara lain lagi.

Hal ini menyangkut dengan perubahan perilaku yang sudah turun temurun, melekat pada individu.

Dan perobahan perilaku ini adalah persoalan nilai.

Ada makhluk yang bernama ASN tiba-tiba datang dari ibu kota provinsi memberi “khotbah” tentang penyakit dan kematian kepada masyarakat desa.

Tunggu dulu, belum tentu mereka mau mengengar, bahkan mau datang sekalipun.

Jangan pernah menyamakan “gebrak masker” dengan pola pembagian BLT atua penyerahan beras raskin kepada publik.



Persoalan masker ini tidak akan pernah bisa diselesaikan oleh turba ASN selama 1 minggu.

Adalah ulama besar dan ulama lokal, keusyik, teungku imum, tokoh adat, tokoh masyarakat, penyuluh kesehatan, teungku seumubeut, ketua pemuda gampong, dan seterusnya yang akan menghitamputihkan, dan menyelesaikan  pemakaian masker berikut dengan edukasi Covid-19.

Lagi-lagi ini masalah konsolodisi pemangku kepentigan yang belum tertangani dengan baik sampai saat ini.

Sekiranya pemda masih terus bersikukuh untuk fokus pada masker selama minggu ini, dan bukan pada test dan tracing akan semakin memperjelas lagi bukti tidak carong.

Kali ini publikasi besar-besaran operasi “gebrak masker” akan  berubah menjadi komedi lucu, tetapi sangat tragis. 

Operasi ini diumumkan besar-besaran via media secara bersamaan dengan berita meningkat tajam angka kenaikan positif pasien Covid-19, semakin banyak pejabat publik dan tokoh yang terpapar.

Dan yang paling tragis, selama dua hari ini kematian telah mencapai 10 orang perhari yang terpantau akibat Covid-19.

Karena berita ini menjadi besar gaungnya di tengah tidak jelasnya penanganan Covid-19 di Aceh, maka hal ini akan menjadi perhatian besar nasional dan internasional.

Kalau tetap juga dilanjutkan hal ini akan sama dengan  pengumuman kebodohan kepada publik nasional dan international.

Ini sangat menyimpang dari “kecerdikan” Aceh yang sangat “pandai” menyembunyikan kebododohan.

Kali ini pemimpin sendiri yang tampil dengan gagah berani mengumumkan secara “kolosal” kepada publik, bahwa rakyat Aceh dan pemimpinnya bodoh.

Ini bukan hanya masalah malu, tetapi telah menjadi aib besar daerah.

Dalam sebuah minum kopi virtual sabtu sore dengan teman-teman senior mantan pekerja kemanusian semasa konflik, seorang teman mengajukan usul.

Rencana ke kampung untuk gebrak masker tetap dilanjutkan, karena SPJ telah terlanjur ke luar hari Jumat dan bahan-bahan telah siap uituk diangkat dan dibawa.

Ini perlu dibuat untuk menjaga “harkat” dan “martabat” penggagas gebrak masker.

Teman tadi mengusulkan agar nama operasi gebrak masker diubah menjadi operasi “angkut dan bagi masker” via pemangku kepentingan lokal.

Tidak perlu terlalu bergemuruh, cukup eselon empat såja yang ke lapangan, sebab hanya berurusan dengan angkut, bawa, dan titip.

Eselon dua dan tiga cukup tinggal di Banda Aceh menyelesaikan realisasi APBA yang masih megap-megap.

Seorang teman lain mengingatkan jika saja pihak Pemerintah Daerah masih ngotot untuk jalan terus dengan Gebrak Masker dan tak berbuat apa-apa yang signifikan dalam minggu besök untuk test dan tracing, perlu ada penambahan jumlah baliho dan selebaran.

Ada tema kalimat menarik yang diusulkan untuk ditulis di baliho dan selebaran jika pilihan itu dilakukan “Selamat Tinggal Aceh Carong, dan Selamat datang Aceh……….”

Itulah salah satu cara untuk membuat rakyat berdoa agar Irwandi sehat, menjalani cobaan dengan sabar,  cepat kembali berkumpul dengan keluarga, dengan rakyat, dan dengan kita semua.

Sayang, Aceh Carong telah pergi bersama Irwandi ke Pulau Jawa


*Penulis adalah Sosiolog dan Guru Besar Universitas Syiah Kuala.


 


0 Komentar
Tuliskan Komentar Anda
Inputan yang bertanda * harus diisi.