Aceh Research Institute

“Aceh Carong” Telah Pergi Bersama Irwandi ke Pulau Jawa Bagian 1

“Aceh Carong” Telah Pergi Bersama Irwandi ke Pulau Jawa Bagian 1


Oleh: Prof. Dr. Ir. Ahmad Humam Hamid, M.A*

Sebagai manusia, Irwandi punya banyak kelemahan dan berbagai ikutannya.

Tetapi sebagai pemimpin ia punya kelebihan yang “berlebih”, yang dalam istilah Aceh disebut dengan carong.

Kami bersahabat baik dalam masa konflik, walau berbeda pandangan.

Kemudian kami “berkompetisi” dalam Pilkada 2007.

Saya kalah dan saya akui kekalahan itu, bahkan pada saat-saat kompetitor lain masih mempermasalahkan.

Saya bertemu terakhir tengan Irwandi di sebuah rumah sahabat ketika saya ikut “mendinginkan” perselisihan hasil Pilgub 2017, antara Irwandi dengan Mualem.

Mualem akhirnya mengakui kemenangan Irwandi, dan sebuah potensi besar “konflik bersaudara” terpecahkan.

Semua bersyukur, bergembira, Irwandi-Nova dilantik, dan Aceh berjalan normal kembali.

Ketika Irwandi dan Nova ikut kontestasi, dan mengajukan tema besar kampanye “Aceh Carong”, saya berpikir itu tema kampanye orisinal Irwandi yang jenius.

Kenapa tidak, di tengah banyaknya uang dan kewenangan yang melimpah, Aceh masih “berjalan” di tempat.

Itu membuat banyak pemuda Aceh, terutama millenial yang cerdas menjadi “malu" dan “rendah diri” ketika berinteraksi dengan teman mereka dari luar Aceh.

Alasannya sangat sederhana, kenapa setelah berperang panjang, lalu mendapatkan dana otsus yang cukup besar dan dana migas  yang banyak, kewenangan yang luas,  lalu berkuasa, yang terjadi justeru pemerintahan yang amburadul, pembangunan yang tidak terarah, dan perseteruan tiada akhir dengan Jakarta.

Dengan mengambil tema besar “Aceh Carong” secara tidak langsung ia telah “mengobati” depresi besar dan rendah diri para millenial dan banyak generasi tua, dengan “mengokulasi” kembali DNA carong Aceh ke dalam programnya.

Irwandi sendiri memiliki carong, dan ia ingin mendedikasikan bagian akhir hidupnya untuk membuat Aceh carong bersama Wagub Nova Iriansyah.

Sayang sekali ia mengalami hidup yang didefinsikan oleh seorang fillosof sebagai “sebuah kejadian yang menimpa dirinya, ketika ia cukup fokus untuk mengurus yang lain, terutama orang banyak”.

Bahwa ia punya kelemahan, itu sesuatu yang sangat manusiawi dan sering menimpa banyak pemimpin, dan biarlah itu menjadi urusan sejarah.

Ia meninggalkan sejumlah  warisan, tetapi untuk kali ini biarlah kita singgung saja  “carong”, baik sebagai obat psikiologis untuk generasi muda Aceh, maupun konsep tehnokratis dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan Aceh.

Sayang, setelah ia pergi, carong Aceh hanya tinggal nama.

Yang terjadi justeru sejumlah kejadian yang membuat masyarakat awam, pemuda dan mahasiswa, serta banyak orang pintar, apalagi ilmuwan di kampus-kampus Aceh tidak dapat tidur nyenyak.

Publik masih ingat ketika Pemerintah daerah Aceh menggugat publikasi kemiskinan Aceh oleh BPS yang dituduh tidak benar, dan bahkan ingin mengerahkan para akademisi Aceh untuk membuat survei tandingan untuk itu.

Itu adalah “proklamasi” pertama carong telah tidak lagi bersama dengan Pemerintah Aceh.

Sebenarnya soal yang diragukan Pemda hanya satu, kenapa angka penurunan kemiskinan Aceh terlalu kecil selama periode Irwandi Nova.

Ada “phobia” angka belebihan yang dipertontonkan dengan kasat mata.

Angka kecil penurunan kemiskinan tahun berjalan  itu sudah okey sebenarnya, untuk sebuah periode pemerintahan Irwandi yang baru setahun lebih.

Ketidaktahuan dan kenaifan pelanjut Irwandi ini jelas sebuah “demonstrasi” tidak carong yang diperagakan kepada publik.


Gebrak Masker

Semenjak kejadian itu sampai dengan hari ini banyak sekali contoh barang yang dikerjakan dan di demonstrasikan pemerintah Aceh yang surah kehilangan “roh carong” seperti yang dijanjikan oleh pasangan Irwandi-Nova.

Ambil saja kasus yang terakhir yang akan digelar mulai  minggu hari ini.

Operasi besar melawan Covid-19 yang diberi kode “Gebrak Masker” yang diharapkan sebagai gerakan super serius untuk menghalau dan memusnahkan Covid-19 , dan menyelamatkan nasib 5 juta rakyat Aceh.

Semboyannya “ingat Covid-19, ingat Masker”.

Tujuannya, mengajar rakyat memakai masker, memberitahu manfaat masker, sekaligus menyampaikan  mudharat Covid-19.

Apa ukuran hebat operasi ini?

Tidak tanggung, pasukannya, lebih 50 SKPA, 94 UPTD, 800 lebih Sekolah Menengah.

Itu artinya, pertengahan minggu besok pasukan pak Gubernur dengan kekuatan sekitar 1.500 personil, ditambah dengan 808 kepala sekolah menengah akan bersafari ke 289 kecamatan, lebih 6000 gampong, yang terbagi dalam 54 wilayah  di seluruh Aceh.

Kita tidak tahu apakah operasi Gebrak Masker ini ini diilhami oleh operasi Marsose Belanda memerangi pejuang Aceh di pedalaman.

Dari segi kreatornya memang sama, yaitu Gubernur.

Penguasa Belanda di Aceh pada masa itu, Jenderal van Teijn dibantu oleh Kepala Staf Militer Jendral J.B. van Heutsz.

Bedanya Marsose memerangi rakyat Aceh, Gebrak Masker memerangi musuh rakyat Aceh, sang virus Covid-19.

Yang pertama nista, dan yang kedua sangat mulia.

Logistik operasi ini juga luar biasa, 1 juta masker sumbangan Presiden Jokowi, pamflet dan baliho tentang masker dan Covid-19 dari biaya tak terduga pemerintah daerah.

SPPJ para petugas dibebankan masing-masing kepada SKPA masing-masing. 

Sebelum mengerahkan bagian 2,7 triliun saja sudah begitu hebat sumber dayanya, apalagi nanti ketika tahap selanjutnya-mungkin dilakukan, pasti akan lebih melimpah lagi maskernya.

Pekerjaan ini adalah pekerjaan benar dan baik, tetapi ada berita buruknya. Apa itu?


Libatkan Ulama, Ormas Hingga Teungku Sumeubeut

Berita buruknya, menurut manual WHO dan berbagai “buku suci” penanggulangan Covid-19, operasi “gebrak masker” adalah sebuah pekerjaan yang tidak mesti melibatkan ASN tingkat I selama seminggu penuh, apalagi dikomandani oleh Gubernur langsung.

Ada pekerjaan lain yang amat sangat penting yang akan diterangkan setelah beberapa alenia di bawah ini.

Pekerjaan yang memang penting seperti masker dan dakwah syiar buruknya Covid-19 dapat dilakukan oleh berbagai jaringan pemangku kepentingan inti terutama pemerintahan tingkat II.

Selain itu berbagai pemangku kepentingan utama, para ulama, perguruan tinggi, tokoh adat, tokoh-tokoh berpengaruh, keuchik, dan teungku seumubeut juga dapat melakukannya.

LSM, Ormas Pemuda, perkumpulan santri dayah, organisasi perempuan, ketua pemuda gampong dan berbagai elemen masyarakat sipil lainnya siap melakukan hal yang seperti itu jika såja diminta.

Ini sebuah pekerjaan yang sangat besar, yang maaf, mustahil dilakukan sendiri oleh pemerintah daerah.

Potensi besar, kilat, cepat yang selalu siap 24 jam, seperti TNI-Polri dimana Pangdam Iskandar Muda dan Kapolda Aceh telah berkali-kali menyatakan kesiapan juga bisa berkontribusi besar untuk kampanye pembagian masker ini.

Bayangkan saja bila jaringan TNI yang sampai ke Babinsa gampong dikerahkan, bersama dengan kekuatan polisi  dan para keusyik bersama aparat desa bekerja penuh untuk sosialisasi Covid-19 dan penggunaan masker.

Hanya dengan daring 2 jam, Gubernur, Panglima, dan jajarannya sampai ke Koramil, Kapolda dan jajarannya sampai ke polsek.

Lalu bupati-wali kota dan Apdesi sampai keusyik.

Langkah ini pasti akan jauh lebih efektif dibandingkan dengan ASN.

Apalagi kalau kedatangan rombongan pejabat dan ASN ini ditolak oleh masyarakat desa, tentu akan plonga-plongo dan salah-salah akan mengurangi immunitas tubuh masyarakat dalam menghadapi Covid-19.

Persoaalan besar yang kita hadapi sekarang adalah, kenapa setelah Covid-19 datang ke Aceh semenjak 6 bulan yang salu sampai hari ini, pemerintah daerah tidak pernah mengajak pemangku kepentingan untuk duduk bersama.

Kenapa konsolidasi kekuatan itu tidak dilakukan?

Kenapa belum sama persepsi tentang definsi “musuh” dan hakekat ancaman Covid-19?

Kenapa belum ada peta jalan yang disepakati bersama tentang strategi menyelamatkan rakyat Aceh?.

Kenapa tidak ada pembagian pekerjaan antar berbagai elemen yang semua sangat siap mengambil peran yang mulia ini, menyelamatkan nyawa manusia Aceh?

Apa yang terjadi ketika operasi gebrak masker dimulai dan ASN datang ke desa dan berpidato tentang Covid-19?

Yang terjadi adalah pengumpulan massa.

Kalau itu terjadi, maka kepala daerah telah mensponsori pengangkangan larangan berkumpul, membuat kerumunan yang jelas bertentangan dengan protokol Covid-19.

Dan kalau juga massa dikumpulkan ini jelas tindakan tidak carong.

Menurut sebuah bocoran, akan ada acara puncak hari H gebrak masker yang mustahil tidak akan ada pengerahan massa.

Jangankan rahmat untuk publik yang berdiam di rumah di tengah ganasnya pandemi, dengan pengerahan massa untuk kampanje masker akan semakin memperbanyak dan mempercepat penularan Covid-19.

Ini artinya pemerintah daerah dapat dipengadilankan oleh para aktivis dan pengiat hak asasi manusia.

Fakta tidak carong berikutnya adalah sepertinya pemeritah daerah tidak mempunyai ahli, apalagi para ahli dalam menangani Covid-19 ini.

Buktinya, sekiranya ada ahli maka setiap tahapan kegaitan preventif dan pengendalian yang dilakukan pasti  akan merujuk  “tunduk” menuruti “timing” perkembangan pandemi.

Peringatan Presiden Jokowi 4 hari yang lalu tentang pentingnya pelibatan pakar dalam pembuatan kebijakan dan keputusan penanganan Covid-19 jelas terbukti tidak diikuti oleh Gubernur.

Sebab, kalau ada pakar, bukan kegiatan gebrak masker yang akan ditonjolkan, melainkan test, tracing, isolasi, karantina adminstratif dan geografis. (Bersambung)

*Penulis adalah Sosiolog dan Guru Besar Universitas Syiah Kuala.


 


0 Komentar
Tuliskan Komentar Anda
Inputan yang bertanda * harus diisi.